Merdeka.com - Indonesia ICT Institute, sebuah firma konsultan teknologi informasi, mengumumkan temuan mereka bahwa saat ini SIM Card prabayar dapat langsung digunakan tanpa perlu mendaftarkan data penduduk.

Heru Sutadi, Direktur Eksekutif Indonesia ICT Institute, mengatakan bahwa proses aktivasi tanpa registrasi data memang akan memudahkan operator menambah jumlah pengguna. Namun, menurut Heri proses yang tidak lagi ketat dan data yang tidak valid ini berisiko disalahgunakan oleh pihak tak bertanggung jawab.

"Ketika kasus kejahatan coba dilacak oleh aparat penegak hukum, ini menimbulkan tantangan tersendiri karena data pengguna ponsel berbeda dengan data real-nya," kata Heru dalam pernyataannya, Senin (31/10).

Heru menambahkan bahwa saat ini kejahatan berbasis digital semakin marak, mulai dari penipuan online, penyalahgunaan data, hingga kasus-kasus yang menggunakan media sosial seperti penyebaran hoaks, pornografi atau ujaran kebencian berbasis SARA.

"Ini menjadi tantangan karena pelaku jadi sulit dilacak dan kejahatan online begitu mudah dilakukan tanpa takut karena data yang dipakai adalah data orang lain," ujar Heru.

Heru mengatakan bahwa data yang valid dan akurat membuat semua orang merasa bertanggung jawab untuk menggunakan layanan digital secara positif dan operator memiliki tanggung jawab menjaga data pengguna telekomunikasi sesuai amanat Undang-Undang Pelindungan Data Pribadi (UU PDP).

Dengan ditekennya UU PDP No 27 tahun 2022, menurut Heru ini merupakan momentum untuk bersih-bersih data pengguna seluler di Indonesia, termasuk data pendaftaran SIM Card prabayar melalui web, yang ia nilai sangat kendor pengawasannya.

"Kita sudah ada ketentuan registrasi prabayar dan UU PDP sudah ditandatangani presiden. Adalah kewajiban operator dan diawasi regulator telekomunikasi untuk bersih-bersih data pengguna ponsel, khususnya prabayar," ujar Heru.

Reporter Magang: Dinda Khansa Berlian