Merdeka > Teknologi

RUU Baru Ini Disebut Mampu Hentikan Monopoli Bisnis Iklan Google

Senin, 23 Mei 2022 17:16 Reporter : Merdeka
RUU Baru Ini Disebut Mampu Hentikan Monopoli Bisnis Iklan Google ilustrasi pencarian Google. ©2017 Merdeka.com

Merdeka.com - Proposal bipartisan baru saat ini tengah membidik Google dan akan memaksanya untuk membubarkan bisnis periklanan digitalnya jika itu disahkan.

Dilaporkan CNBC, Senin (23/5), Kompetisi dan Transparansi dalam Undang-Undang Periklanan Digital baru saja diperkenalkan oleh sekelompok senator di subkomite Kehakiman.

Mereka adalah anggota senator dan ketua, Sens. Mike Lee, R-Utah, dan Amy Klobuchar, D-Minn., serta sebagai Senator Ted Cruz, R-Texas, dan Richard Blumenthal, D-Conn.

Sudah menjadi rahasia umum bahwa periklanan adalah bagian besar dari Induk Google, Alphabet. Pada kuartal pertama, Alphabet melaporkan pendapatan sebesar USD 68,01 miliar atau setara dengan Rp 997 triliun. Jika dilihat trendnya, USD 54,66 miliar (Rp 800 triliun) di antaranya dihasilkan oleh iklan — naik dari USD 44,68 miliar (Rp 645 triliun) pada tahun sebelumnya.

Google terkenal memiliki andil dalam beberapa langkah proses iklan digital. Perusahaan besutan Larry Page dan Sergey Brin itu menjalankan lelang, atau pertukaran, tempat transaksi iklan dilakukan dan juga menjalankan alat untuk membantu perusahaan menjual dan membeli iklan. Jika undang-undang baru disahkan, ia harus memilih di bagian bisnis mana ia ingin tetap bermain.

"Ketika Anda memiliki Google secara bersamaan melayani sebagai penjual dan pembeli dan menjalankan pertukaran, itu memberi mereka keuntungan yang tidak adil dan tidak semestinya di pasar," kata Lee kepada Wall Street Journal dalam sebuah wawancara.

"Ketika sebuah perusahaan dapat memakai semua langkah ini secara bersamaan, itu sama saja perilaku yang merugikan semua orang," ungkap Lee.

Rencana itu ternyata membuat Google angkat bicara. Juru Bicara Google mengatakan, apa yang dilakukan pihaknya saat ini justru membantu bisnis tumbuh, dan membantu melindungi pengguna dari risiko privasi dan iklan yang menyesatkan.

"Jika itu terjadi, maka akan merugikan penerbit dan pengiklan, menurunkan kualitas iklan, dan menciptakan risiko privasi baru. Dan, pada saat inflasi tinggi, itu akan menghambat usaha kecil yang mencari cara mudah dan efektif untuk tumbuh secara online," kata dia.

Menurutnya, yang perlu menjadi perhatian adalah broker data berkualitas rendah yang mengancam privasi orang Amerika dan membanjiri dengan iklan spam.

"Singkatnya, ini adalah RUU yang salah, pada waktu yang salah, ditujukan pada target yang salah," jelasnya.

[faz]

Survei: Minat Wisata ke Indonesia Naik 94 Persen Dibanding 2019
Survei: Minat Wisata ke Indonesia Naik 94 Persen Dibanding 2019
Menteri Johnny Terima Draf Regulasi Hak Penerbit dari Dewan Pers
Menteri Johnny Terima Draf Regulasi Hak Penerbit dari Dewan Pers
Anda Bisa Verifikasi Sendiri Informasi Hoaks Menggunakan Google, Simak Caranya
Anda Bisa Verifikasi Sendiri Informasi Hoaks Menggunakan Google, Simak Caranya
Fungsi Google AdWords untuk Iklan, Ini Cara Menggunakannya
Fungsi Google AdWords untuk Iklan, Ini Cara Menggunakannya
Topik berita Terkait:
  1. tag
  2. Google
  3. Jakarta
Komentar Pembaca

Ingatlah untuk menjaga komentar tetap hormat dan mengikuti pedoman komunitas kami

logo

Selengkapnya »
arrow
arrow
image

Ini Detail Besaran Gaji ke-13 Diterima Jokowi dan Maruf Amin
image

Daftar Lengkap Harga BBM Pertamina dan Shell per Juli 2022
image

Sebagian Rakyat AS Ingin Angkat Senjata Lawan Pemerintah, Ini Alasan Mereka
image

Oleh-Oleh Jokowi dari Rusia, Kereta untuk Ibu Kota Baru Hingga Industri Nuklir

Be Smart, Read More

Indeks Berita Hari Ini

Hot Issue

Rekomendasi