Merdeka.com - Wakil Ketua Komisi I DPR RI, TB Hasanuddin menjelaskan mengenai revisi UU ITE khususnya pada poin penambahan 'right to be forgotten'.

Penambahan ketentuan mengenai 'right to be forgotten' atau 'hak untuk dilupakan' pada pasal 26 itu, tidak akan diberlakukan bagi koruptor yang telah divonis bersalah.

"Biarkan anak cucunya tahu. Biar tahu mereka. Ini tidak bisa mereka meminta hak itu. Banyak yang meminta hak itu tetapi tetap tidak bisa," ujarnya saat diskusi Dinamika UU ITE Pasca Revisi di Jakarta, Rabu (28/12).

'Right to be forgotten' sendiri merupakan aturan yang mengatur tentang penghapusan informasi elektronik yang tidak relevan berdasarkan permintaan pihak yang bersangkutan. Namun, hal itu harus berdasarkan penetapan pengadilan.

Misalnya saja, Si A difitnah yang kemudian fitnah itu sampai menyebar dan menjadi berita. Kemudian Si A melaporkan fitnah tersebut. Lalu, dalam pengadilan si A divonis tak bersalah. Namun, jejak informasi fitnah itu masih bisa ditelusuri di internet. Jika pihak A merasa keberatan atas informasi yang sudah terbukti tidak benar dalam pengadilan itu, maka pihaknya berhak mengajukan keberatan kepada pengadilan agar informasi itu dihilangkan. Jika hakim memperbolehkan soal itu, maka pemerintah nanti meminta untuk menghapus informasi itu kepada pihak terkait.

Meski begitu, di dalam penambahan poin 'Right to be forgotten' pada pasal tersebut, belum dijelaskan detail ketentuan yang membatasi perihal itu. Untuk itu, kata dia, harus ada Peraturan Pemerintah (PP) yang mengatur detail persoalan itu.

"Nanti akan dibuat PP oleh pemerintah. Jadi, tergantung dari Pemerintah. Tapi kami minta untuk segera dibuat," jelasnya.

'Right to be forgotten' pada dasarnya muncul dalam perjalanan saat pembahasan revisi UU ITE dengan negara lain. Aturan tersebut juga diterapkan pula di negara lain.