Merdeka.com - Sekjen Pusat Kajian Kebijakan dan Regulasi Telekomunikasi Institut Teknologi Bandung (ITB), Muhammad Ridwan Efendi menilai tidak serta merta disahkannya Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2021 tentang Pos, Telekomunikasi, dan Penyiaran (PP Postelsiar) memudahkan operator seluler untuk melakukan aksi merger ataupun akuisisi. Banyak hal yang menjadi pertimbangan untuk melakukan aksi korporasi tersebut.

"Tentang merger dan akuisisi, ini berat ya dari sisi peraturan maupun korporasi. Karena butuh pertimbangan yang banyak jadi jarang ada yang berhasil. Di dalam PP Postelsiar sendiri, tidak spesifik memudahkan proses akuisisi," ungkap Ridwan saat diskusi awal tahun yang digelar oleh IndoTelko Forum secara daring, Rabu (24/3).

Proses merger maupun akuisisi, menurut Heru Sutadi, begitu dilematis. Sebab, Direktur ICT Institute ini menilai dampak yang akan ditimbulkan. Salah satunya nasib para karyawan. Namun, bila melihat dari sisi industrinya, memang tidak sehat.

"Coba bayangin, setiap tahun ada operator rugi Rp 3 triliun. Kita kadang mikir, tiap tahun rugi kok masih jalan. Makanya konsolidasi menjadi pilihan. Kalau pun tidak konsolidasi, akan ada operator seluler yang tumbang satu per satu. Masih ingatlah kita dengan Bakrie Telecom yang tak mampu bersaing dan harus tutup," jelas Heru.

Rapor Merah

Pernyataan Heru bukan tanpa alasan. Berdasarkan data yang diperoleh melalui laporan keuangan operator seluler, hanya ada satu operator yang positif sepanjang 10 tahun terakhir, yakni Telkomsel.

"Baru-baru kemarin yang keuangannya positif Indosat Ooredoo dan XL Axiata. Tetapi kalau bicara real banyak yang negatif. Sehingga harus ada upaya merampingkannya agar industrinya sehat. Meski begitu, kalau pun ada konsolidasi harus terjadi secara alamiah. Hitung-hitungannya agar industri sehat sekitar 3 operator seluler," terang dia.