Better experience in portrait mode.
Iklan - Geser ke atas untuk melanjutkan

Perlu Payung Hukum Jika Pemerintah Ingin Data Mikro Pemain E-commerce

Perlu Payung Hukum Jika Pemerintah Ingin Data Mikro Pemain E-commerce e-commerce. © mytotalretail.com

Merdeka.com - Sejauh ini, para pemain e-commerce merasa keberatan memberikan data mikro kepada pemerintah. Sebab, ada banyak hal yang harus dipertimbangkan. Seperti peruntukkan penggunaan data itu sendiri.

Terlebih, jika data itu dibagikan, maka konsekuensinya antar pemain e-commerce dapat mengetahuinya.

"Karena kita harus tahu kepentingan pemerintah untuk apa. Pengambilan kebijakannya seperti apa," ujar Ketua Bidang Ekonomi Digital, Asosiasi E-commerce Indonesia (iDEA), Bima Laga kepada awak media di Jakarta, Selasa (12/2).

Orang lain juga bertanya?

"Saya kira kalau data untuk analisa atau agregat, kita dari asosiasi sangat mengencourage member-member iDEA memberikan data itu. Itu kalau sifatnya makro ya. Tetapi, kalau data mikro, keperluannya untuk apa. Karena antarpemain kan bisa melihat ya," tambah dia.

Dilanjutkannya, karena data mikro bersifat sensitif dan rahasia, maka pihaknya berharap agar ada payung hukum yang mampu mengatur tentang data mikro pemain e-commerce.

"Kita harapkan pemerintah juga bisa bekerja sama satu dengan yang lain, baik antar pemerintahnya bisa bersepakat, kira-kira kita ini dari pemain harus mengolek data untuk diberikan ke mana," katanya.

"Maka harus ada payung hukumnya. Apakah RPP Kemendag atau Kemenkeu atau di manapun itu," terang Bima.

(mdk/faz)
Geser ke atas Berita Selanjutnya

Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya

Buka FYP
Hati-Hati, Wajib Pajak Tak Lapor Data Transaksi Usaha Bakal Kena Sanksi
Hati-Hati, Wajib Pajak Tak Lapor Data Transaksi Usaha Bakal Kena Sanksi

Wajib pajak pemilik usaha wajib mengetahui tentang data transaksi usaha.

Baca Selengkapnya
Data Kuantitatif adalah Data yang Berbentuk Angka, Ini Penjelasannya
Data Kuantitatif adalah Data yang Berbentuk Angka, Ini Penjelasannya

Penerapan data kuantitatif sangat luas dan memengaruhi berbagai bidang.

Baca Selengkapnya
Pedagang Pasar Kranggan Ngeluh Kemunculan e-Commerce, Ganjar: Nanti Kita Ajari Cara Jualan Online Ya
Pedagang Pasar Kranggan Ngeluh Kemunculan e-Commerce, Ganjar: Nanti Kita Ajari Cara Jualan Online Ya

Jika terpilih sebagai presiden dia akan coba mengatur bagaimana kehadiran e-commerce tidak mematikan usaha pedagang konvensional.

Baca Selengkapnya
Kamu sudah membaca beberapa halaman,Berikut rekomendasi
video untuk kamu.
SWIPE UP
Untuk melanjutkan membaca.
Hore, Pengusaha UMKM Bisa Pinjam KUR Rp500 Juta Tanpa Agunan
Hore, Pengusaha UMKM Bisa Pinjam KUR Rp500 Juta Tanpa Agunan

Saat ini Kemenkop UKM tengah mengumpulkan data - data calon penerima KUR untuk menilai perilaku mereka dalam bertransaksi.

Baca Selengkapnya
Keamanan Data dan Dana Nasabah Jadi Prioritas Utama, BRI Perkuat Benteng Digital
Keamanan Data dan Dana Nasabah Jadi Prioritas Utama, BRI Perkuat Benteng Digital

BRI telah menerapkan berbagai langkah strategis untuk melindungi data nasabah.

Baca Selengkapnya
Sepakat dengan Menkop Teten, Ekonom: Tiktok Harus Pisahkan e-Commerce dengan Media Sosial
Sepakat dengan Menkop Teten, Ekonom: Tiktok Harus Pisahkan e-Commerce dengan Media Sosial

Aturan yang tertuang pada Permendag 31/2023 harusnya benar-benar dilaksanakan dan dipatuhi oleh semua pihak.

Baca Selengkapnya
Cara Sederhana Agar Data Tidak Disalahgunakan buat Pinjol
Cara Sederhana Agar Data Tidak Disalahgunakan buat Pinjol

Di tengah teknologi yang terus berkembang pesat, banyak cara menghindari kebocoran data.

Baca Selengkapnya
Begini Modus Pelaku Penipuan Gunakan Data Pribadi Pelamar Kerja untuk Pinjol
Begini Modus Pelaku Penipuan Gunakan Data Pribadi Pelamar Kerja untuk Pinjol

Ade Ary meminta masyarakat berhati-hati agar tidak mudah memberikan data pribadi kepada orang lain.

Baca Selengkapnya
Ketua KPU Bicara Pengusutan Dugaan Kebocoran Data Pemilih: Pasti Ada Penindakan Hukum
Ketua KPU Bicara Pengusutan Dugaan Kebocoran Data Pemilih: Pasti Ada Penindakan Hukum

KPU hingga kini masih menelusuri dugaan peretasan tersebut.

Baca Selengkapnya