Merdeka.com - Pemilihan kepala daerah secara online yang pertama kali dilakukan di Prancis nampaknya masih membawa masalah besar. Dikatakan, seorang pemilih bisa melakukan pencoblosan hingga berkali-kali sehingga membuat hasil pemilihan umum ini menjadi tidak valid.

Seperti yang dilansir oleh The Verge (2/6), hal ini terjadi pada pemilihan Walikota Paris, ibukota dari Prancis. Menurut harian The Independent, pemilihan umum yang dilakukan secara online untuk pertama kalinya di negeri Menara Eiffel ini terancam tak valid.

hal ini setelah terjadinya pembeludakan suara terhadap salah satu kandidat dari Partai UMP, Pierre-Yves Bournazel. Diyakini, pembeludakan ini akibat lemahnya sistem pemilihan secara online tersebut.

Untuk bisa melakukan pemilihan secara online sendiri, sebenarnya pemilih hanya tinggal memasukkan nama, dan tanggal lahir atau status perkawinan mereka beserta biaya EUR 3 untuk melakukan pemilihan. Tidak diperlukan pengenal lainnya semisal tanda tangan maupun cap jari pemilih.

Sehingga, dengan hal ini seseorang bisa saja memilih lebih dari sekali. Asalkan orang tersebut mengantongi nama dan identitas orang lain yang juga memiliki hak pilih, dirinya bebas untuk memilih sebanyak apapun.

Apa yang terjadi di Prancis ini setidaknya menjadi tamparan di negeri kita, Indonesia. Padahal, sebelumnya putra bangsa sendiri yang diwakili oleh Mahasiswa PENS berhasil ciptakan sistem pencoblosan elektronik.

Sistem ini sama dengan yang diterapkan di Prancis, pemilih tinggal memasukkan smart card kepada panitia pemilihan untuk diregistrasi. Setelah registrasi diterima, nantinya pemilih akan masuk ke dalam sebuah bilik yang berisi sebuah layar sentuh. Di layar ini juga diberikan tutorial untuk memudahkan pemilih menyalurkan suaranya.

Yang jadi pertanyaan, apakah sistem yang diciptakan oleh mahasiswa PENS ini sama rentannya dengan yang ada di Prancis? Atau malah lebih baik sehingga bisa digunakan untuk Pilpres 2014 mendatang?