Merdeka.com - Pemerintah mensinergikan implementasi konsep Meaningful Broadband di tingkat kota/ kabupaten melalui pendekatan level tertinggi pemerintahan, yaitu Presiden ke sejumlah kementerian.

Implementasi konsep Meaningful Broadband di tingkat kota/ kabupaten akan dikembangkan dengan mempertimbangkan 5 aspek, yaitu: inovasi kebijakan, inovasi teknologi, inovasi finansial, inovasi manajerial dan aspek etika.

Hal tersebut merupakan kesimpulan dalam acara bertajuk 'Broadband Gathering' oleh Meaningful Broadband Working Group (MBWG), bersama Sekretariat Kabinet RI dan Kemenko Perekonomian.

Dalam siaran pers yang diterima merdeka.com, Jumat (26/4), pertemuan tersebut memapaparkan mengenai hal yang mendasar untuk mengatasi digital divide atau kesenjangan digital oleh Tim MBWG, di antaranya adalah konsep Extend Fixed Broadband to 'Citizen-facing' Institutions, Accelerate Consumer Adoption of LTE, 'Broadband as Meta-Infrastructure', Meaningful App Campaign, Value-Added Corridors, I-Mosque, Device Project for Schools, dan Green IT.

"Studi yang dilakukan Tim MBWG di Kota Pekalongan dari 3 April hingga 6 April 2013 menghasilkan kesimpulan bahwa implementasi TIK yang dimulai dari regulasi-regulasi lokal daerah sangat menunjang terjadinya integrasi seluruh SKPD dan citizen-facing institutions seperti Puskesmas dan sekolah," ungkap Estananto dari MBWG.

Model pelibatan komunitas di Pekalongan telah berhasil mewujudkan Batik-Net, walaupun masih menggunakan long-distance wifi, belum broadband yang sebenarnya (fix line/fiber optic).

Estananto mengungkapkan pentingnya broadband atau jaringan pita lebar di era digital saat ini bagi seluruh aktivitas sosial dan bisnis dalam suatu negara, termasuk di dalamnya layanan masyarakat, bisnis, pendidikan, kesehatan, dan perdagangan yang sangat bergantung kepada konektivitas jaringan internet.

"Acara yang bertempat di Sekretariat Kabinet RI ini bertujuan untuk menyusun suatu model kegiatan yang terkoordinasi dalam menyusun sebuah konsep ekosistem broadband," ujarnya.

Dalam kesempatan ini, Wim Tangkilisan, Staf Seskab mengemukakan momen kepemimpinan Indonesia dalam APEC 2013, yang artinya dalam konteks ini penting bagi semua pemangku kepentingan untuk menyadari urgensi dari realisasi meaningful broadband demi menjadi tolok ukur keberhasilan pembangunan ekonomi yang demokratis.

Menurut Estananto, dari gathering ini disimpulkan bahwa kepemimpinan (leadership) yang kuat adalah suatu hal mutlak untuk membawa pembangunan broadband yang sangat penting ke tahapan yang nyata.

Maka dari itu, tambahnya, kebutuhan nyata bagi seluruh program dan kegiatan dari institusi terkait dalam pemanfaatan broadband ini adalah agregasi seluruh program, baik infrastruktur maupun utilisasi serta pembiayaannya, dalam suatu lembaga yang merepresentasikan seluruh suara dari para stakeholder TIK nasional.

Kompilasi seluruh program serta konsep implementasi tersebut akan disampaikan kepada Presiden Susilo Bambang Yudhoyono sebagai usulan, demi mendapatkan arah serta terciptanya tujuan seperti yang dicita-citakan bersama, yaitu pemanfaatan broadband sebagai landasan pembanguan ekonomi riil secara makro.