Merdeka.com - Pemerintah RI tidak pernah melakukan perintah penyadapan kepada portal internet global yang beroperasi di Indonesia.

"Kami di Kementerian Kominfo tidak pernah meminta Yahoo misalnya, untuk membantu memfasilitasi penyadapan penggunanya," ujar Kepala Informasi dan Humas Kementerian Kominfo Gatot S. Dewa Broto kepada merdeka.com, Senin (17/6).

Karena, tambahnya, selain bertentangan dengan ketentuan larangan penyadapan yang diatur dalam Pasal 40 UU Telekomunikasi dan Pasal 31 UU Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE), juga karena dianggap bertentangan UU HAM.

Seandainya pemerintah minta bantuan Yahoo, Google, atau Youtube, paling sebatas permintaan pemblokiran terhadap situs-situs dan konten tertentu yang dianggap bertentangan dengan UU yang ada seperti beberapa kasus terakhir seperti film tentang penghinaan Nabi Muhammad.

"Meskipun demikian, kadang negosiasinya alot, karena mereka hanya mau membantu jika situs tersebut terkait dengan human trafficking, narkoba, dan terorisme," tuturnya.

Sebelumnya, Kementerian Kominfo menilai apa yang dilakukan pengadilan rahasia di Amerika Serikat yang memberikan kewenangan kepada National Security Agency (NSA) melanggar Hak Asasi Manusia (HAM).

Sementara itu, pakar internet Onno W. Purbo menilai apa yang dilakukan Amerika Serikat wajar karena server portal global tersebut berada di AS.

"Server kan harus mematuhi hukum di negara tempat dia berada, termasuk regulasi mengenai penyadapan tersebut," tuturnya.