Pemerintah mulai bahas road map e-government

Rabu, 20 Januari 2016 14:50 Reporter : Fauzan Jamaludin
Pemerintah mulai bahas road map e-government e-Gov. ©2014 Merdeka.com

Merdeka.com - Pemerintah dikabarkan sedang menggodok mengenai peta jalan atau road map untuk e-government 2016-2019. Hal itu diungkapkan oleh Menteri Komunikasi dan Informatika (Menkominfo), Rudiantara.

Menurutnya, pembicaraan mengenai road map e-government itu, tidak hanya dilakukan oleh Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kemkominfo) saja, melainkan beberapa stakeholder terkait seperti di antaranya, Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Kemenpan RB), badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi (BPPT), Dewan Teknologi Informasi dan Komunikasi Nasional (DeTIKnas).

"Tapi belum difinalisasi. Arahnya udah jelas targetnya, dari tahun 2016 hingga 2019. Nanti akan kita disclosed tahapannya apa saja. Tadi udah dibahas. Tapi nantinya, bukan hanya dengan Kemenpan RB saja ya. Sama stakeholder lainnya juga iya, ada BPPT, ada DeTIKnas, banyak lah stakeholder dan dari perguruan tinggi juga ada. Fokusnya meningkatkan efisiensi dan meningkatkan competitiveness," ujarnya saat dijumpai di kantornya.

Untuk menerapkan hal ini, dirinya juga mengakui dibutuhkan payung hukum yang jelas untuk menjalankan inisiatif-inisiatif yang tertampung di dalamnya. Namun, agar tidak memakan waktu untuk mendapatkan payung hukum, pemerintah dapat mengeluarkan Peraturan Presiden tentang strategi nasional untuk e-government, di mana setiap tahunnya akan dikeluarkan Instruksi Presiden untuk mengatur jalannya petajalan, dan kemudian detail rencana aksi dapat disusun oleh masing-masing kementerian dan lembaga.

"Ada yang bisa dilaksanakan, kita laksanakan dulu. Karena ini, bagi kita yang penting adalah eksekusi ya dan directionnya jelas. Kembali lagi fokusnya meningkatkan efisiensi dan meningkatkan competitiveness," terangnya.

E-government tersebut akan disusun dalam model citizen-centric application agar masyarakat bisa langsung merasakan manfaatnya secara massif. E-government juga diupayakan menjadi salah satu dari program prioritas nasional.

"E-government perlu menginventarisasi sumber daya nasional yang sudah ada dari masing-masing sektor sekaligus penanggungjawab masing-masing sumber daya tersebut, untuk disusun menjadi sebuah bank data," kata MenPAN-RB, Yuddy Chrisnandi.

Dalam program jangka pendek tahun 2016 ini juga akan ditentukan program "quick wins", dengan beberapa kebutuhan mendesak dari Presiden akan menjadi beberapa targetnya. Kebutuhan tersebut misalnya adalah: Aplikasi yang dapat memberikan informasi "real time" status penyerapan anggaran dari masing masing instansi dan progress pelaksanaan program- program prioritas masing-masing kementerian dan lembaga dan Implementasi e-office pada level pimpinan antar-instansi yang real time dan nir-kertas (paperless) dimulai dengan disposisi dan status follow up disposisi menteri kepada jajaran di bawahnya, persuratan, pre-MOM (minutes of meeting) atau just in time MOM (MOM yang langsung dapat di-sebarkan kepada semua peserta pertemuan begiitu selesai), dan lain-lain. [bbo]

Berikan Komentar
Komentar Pembaca

Be Smart, Read More

Indeks Berita Hari Ini