Merdeka.com - Kementerian Pertahanan Israel telah meluncurkan satelit mata-mata barunya Rabu, (29/3). Tujuan dari meluncurkan satelit mata-mata ini demi meningkatkan kemampuan pertahanannya dan mempersiapkan kemungkinan eskalasi dengan Iran. Hal tersebut seperti dilaporkan dari laman Gizmodo, Kamis (30/3).

Roket Shavit Israel yang membawa satelit Ofek-13 ke luar angkasa, meluncur dari Pangkalan Udara Palmachim di pantai Mediterania pada pukul 19:10 waktu setempat. Kementerian Pertahanan Israel menegaskan bahwa satelit memasuki orbit yang ditentukan dan mulai mengirimkan data setelah menyelesaikan serangkaian inspeksi awal.

"Ofek-13 masih harus menjalani beberapa pemeriksaan lagi sebelum memulai operasi secara penuh dalam waktu dekat," tulis kementerian pertahanan.

Satelit Ofek-13 Israel ini melengkapi serangkaian satelit pengintaian yang dimiliki Israel sejak 1988. Terbaru, pada Juli 2020 Israel juga telah meluncurkan satelit Ofek-16. Berbeda dengan Ofek-16, satelit Ofek-13 ini diklaim memiliki kemampuan paling canggih dari seluruh keunggulan satelit mata-mata yang dimilikinya.

Boaz Levy, CEO Industri Dirgantara Israel – perusahaan BUMN Israel, mengatakan salah satunya keunggulan Ofek-13 adalah update kemampuan terbaru pengamatan radar yang memungkinkan meningkatkan intelijen strategisnya. Konkretnya, satelit dapat menembus awan dan mengamati target kapan saja, siang atau malam, memberikannya keunggulan penting dibandingkan sistem pengamatan lainnya.

Selain satelit mata-mata baru di orbit, Angkatan Udara Israel juga mengumumkan rencana untuk membuat unit pertahanan luar angkasanya sendiri yang disebut ‘Space Administration’. Israel berusaha untuk meningkatkan kemampuan pertahanan antariksanya di tengah meningkatnya ketegangan geopolitik. Hal itu dilakukan saat protes anti-pemerintah yang meluas mengguncang negara tersebut.

Peluncuran satelit berlangsung hanya beberapa minggu setelah Iran dan Arab Saudi memulihkan hubungan satu sama lain. Pada saat yang sama, ribuan pengunjuk rasa turun ke jalan di Tel Aviv dan Yerusalem menentang rencana Perdana Menteri Benjamin Netanyahu untuk merombak sistem peradilan negara.

Dengan demikian, Mahkamah Agung yang diperintah oleh Netanyahu dapat mengizinkan lebih banyak pembangunan di permukiman Israel di Tepi Barat, menempatkan warga Palestina pada risiko kekerasan dan penggusuran yang lebih besar.