Merdeka.com - Modalku, platform Peer-to-Peer (P2P) lending digital, menunjukkan kontribusinya untuk mendukung UMKM di masa pandemi termasuk sektor kesehatan. Modalku telah mendukung fasilitas kesehatan (faskes) melalui kerja sama dengan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan dan penyedia alat kesehatan melalui fasilitas pinjaman untuk melancarkan arus kas.

Hingga kini, total penyaluran pembiayaan Grup Modalku terhadap sektor kesehatan sekitar Rp 100 miliar.

Modalku menyediakan fasilitas pinjaman kepada faskes yang sudah menjadi mitra BPJS Kesehatan. Faskes bisa mendapatkan pembayaran lebih awal dari Modalku atas tagihannya ke BPJS Kesehatan sampai ada penyelesaian pembayaran dari BPJS Kesehatan. Faskes bisa mendapatkan pinjaman hingga Rp 2 Miliar.

Iwan Kurniawan, Co-Founder & COO Modalku, mengatakan sesuai dengan strategi Modalku pada tahun ini untuk menjadi perusahaan financial technology (fintech) terpilih, kami terus berusaha berinovasi menghadirkan fasilitas pinjaman sesuai dengan kebutuhan UMKM.

Sebagai bentuk dukungan terhadap peningkatan pelayanan kesehatan masyarakat di Indonesia terutama di masa pandemi ini, Modalku memberikan solusi bagi faskes dan penyedia alat kesehatan dalam menjaga kelancaran arus kas mereka agar tetap bisa mempertahankan kualitas pelayanan,” ujar Iwan dalam rilisnya, kemarin.

Salah satu faskes yang sudah didukung oleh Modalku melalui fasilitas pinjaman dengan BPJS adalah Rumah Sakit Harapan Depok.

Direktur RS Harapan Depok dr Sugriwa mengatakan sebagai salah satu fasilitas kesehatan yang menjadi mitra BPJS Kesehatan, kami merasa sangat terbantu dengan fasilitas pinjaman Modalku. "Prosesnya cepat dan bunganya cukup kompetitif. Saya berharap Modalku bisa membantu lebih banyak pihak di sektor kesehatan."

Selain Fasilitas Kesehatan Juga Bisa Dibantu

Modalku juga mendukung kebutuhan salah satu penyedia alat kesehatan, PT Norma Diagnostika Indonesia (NDI). Direktur NDI Miftahur Rahmi mengaku kehadiran Modalku sangat membantu pihaknya berkembang terutama dalam proyek darurat seperti penanganan pandemi.

"Rekanan kami dan NDI sendiri ditunjuk oleh Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) untuk mendatangkan alat rapid test Covid-19 dan PCR. Saat itu kami memerlukan dana di awal untuk segera melakukan pembelian, sedangkan arus kas kami juga terbatas karena ada beberapa proyek dengan rumah sakit daerah. Dengan proses yang sangat cepat dan tidak memerlukan agunan, kami bisa memenuhi permintaan alat kesehatan yang dibutuhkan,” katanya.