Merdeka.com - Ketua Pusat Studi Kebijakan Industri dan Regulasi Telekomunikasi Indonesia-ITB (PIKERTI-ITB), Ian Joseph Matheus Edward mengatakan permintaan akan akses internet meningkat pesat, dan hal itu terjadi saat pandemi Covid-19. Menariknya menurut dia, penetrasi akses 4G/LTE sendiri telah mencapai 98 persen.

Angka ini melebihi Malaysia, Brunei, Vietnam, dan Filipina. Dengan modal seperti ini seharusnya operator lebih mudah untuk melakukan ekspansi jaringan 4G/LTE. Terlebih, ia mengatakan mergernya Indosat Ooredoo dan Tri Indonesia akan bisa mempercepat ekspansi 4G ke daerah-daerah.

"Dengan kekuatan konsolidasi ini diharapkan bisa mendekati Telkomsel," kata Ian saat diskusi yang digelar Indonesia Technology Forum (ITF) secara virtual, Kamis (14/10).

Kendati begitu, dia mengakui cakupan wilayah kedua perusahaan yang baru saja merger itu belum seluas Telkomsel. Selama ini, baik Indosat Ooredoo maupun Tri umumnya baru memenuhi seputaran Indonesia bagian Barat dan sedikit Indonesia Tengah.

Salah satu bentuk konsolidasi terkait pembangunan jaringan 4G/LTE, menurut Ian adalah dengan melakukan relokasi BTS 4G/LTE. Namun tidak hanya sekadar memindahkan. Tetapi juga sambil mempelajari karakter di daerah yang akan diekspansi. Mempelajari karakter yang dimaksud adalah agar skala ekonomi, bisnis dan penggunaannya benar-benar memberi manfaat.

"Salah satu prasyarat merger adalah harus bersedia melakukan ekspansi ke daerah lain. Pemerintah juga harus menagih secara rinci pelaksanaan perluasan layanan mereka. Karena lisensi penyelenggaraan telekomunikasi khususnya linsensi selular 4G/LTE adalah lisensi nasional, sehingga layaknya semua operator menyediakan jaringan di seluruh Indonesia," kata dia.

Selain pemerataan jaringan 4G/LTE, tantangan bagi operator konsolidasi adalah merancang skema tarif baru yang tepat dan terjangkau guna memperoleh pelanggan yang setia. Service level aggrement (SLA) yang ditingkatkan termasuk pengembangan teknologi adalah bagian lain yang harus dijamin kepada pelanggan.

"Konsolidasi ini harus benar-benar dijaga oleh pemerintah, jangan sampai ada yang dirugikan. Tarif baru seharusnya dapat terjangkau masyarakat tapi juga tidak merugikan operator. Sehingga asas utama telekomunikasi adalah memberikan manfaat sebesar-besarnya bagi masyarakat dapat tercapai," terang Ian.