Menkominfo sebut akan surati Facebook terkait kebocoran data pengguna
Merdeka.com - Menteri Komunikasi dan Informatika (Menkominfo) Rudiantara mengatakan akan segera melakukan koordinasi dengan Facebook terkait penyalahgunaan data penggunanya, khususnya di Indonesia.
“Kami akan coba koordinasikan dengan Facebook sesegera mungkin mengenai hal ini,” katanya ketika ditemui di Universitas Al Azhar Indonesia, Jakarta, Rabu (21/3).
Meski begitu, menurutnya, isu yang tengah terjadi saat ini, tidak mungkin data pengguna di Indonesia juga bocor dan digunakan untuk kepentingan politik. Terlebih, untuk kepentingan politik di Amerika Serikat.
“Inikan mishandling data, artinya pengelolaan data tidak sesuai dengan caranya. Kalau untuk keamanan pengguna di Indonesia, mishandling data inikan dipakai untuk pemilu bukan di negara Indonesia, logikanya ya tidak ada kebocoran data. Kan orang Indonesia tidak vote di luar negeri,” kata Rudiantara seperti dikutip dari Liputan6.com.
Kejadian tersebut, bila dikaitkan dengan proses pemilu di Indonesia, kata Rudiantara, merupakan hal yang berbeda. Sebab, untuk proses pemilihan di negeri ini, masyarakat Indonesia diharuskan datang untuk mencoblos.“Itu berbeda dengan di Amerika," kata pria yang akrab disapa Chief RA ini.
Heboh isu ini bermula dari data 50 juta pengguna Facebook bocor yang kemudian disalahgunakan untuk kepentingan politik Amerika Serikat. Perusahaan analisis data, Cambridge Analytica (CA), dilaporkan terlibat dalam skandal besar kebocoran data puluhan juta pengguna Facebook.
Perusahaan yang pernah bekerja dengan tim kampanye Presiden Amerika Serikat (AS), Donald Trump, itu dituding menggunakan jutaan data untuk membuat sebuah program software yang hebat sehingga bisa memprediksi dan memengaruhi pemilihan suara.
Dilansir The Guardian, Selasa (20/3/2018), seorang whistleblower bernama Christopher Wylie, mengungkapkan kepada Observer The Guardian, bagaimana CA menggunakan informasi personal diambil tanpa izin pada awal 2014 untuk membangun sebuah sistem yang dapat menghasilkan profil pemilih individual AS.
Hal ini dilakukan untuk menargetkan mereka dengan iklan politik yang telah dipersonalisasi. CA sendiri merupakan perusahaan yang dimiliki oleh miliarder Robert Mercer dan pada saat itu dimpimpin oleh penasihat utama Trump, Steve Bannon.
"Kami mengekspolitasi Facebook dan "memanen" jutaan profil orang-orang. Kami membuat berbagai model untuk mengeksploitasi apa yang kami tahu tentang mereka dan menargetkan 'isi hati' mereka. Itulah dasar keseluruhan perusahaan dibangun," ungkap Wylie.
Sumber: Liputan6.com
(mdk/idc)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Menkominfo: 92 Persen Kebisingan di Ruang Digital Ulah Buzzer
Bahkan Menkominfo menyebut situasi ruang digital lebih baik dibandingkan pada 2019.
Baca SelengkapnyaMenkominfo Take Down 1.971 Berita Hoaks di Media Sosial Terkait Pemilu
Sisa berita hoaks lainnya tidak diturunkan, melainkan hanya diberikan stempel hoaks karena dianggap tidak terlalu berbahaya.
Baca SelengkapnyaJokowi Bela Prabowo soal Data Pertahanan Bersifat Rahasia, Ganjar: Ada di Website Kemenko Polhukam
Ganjar menyebut, dirinya hanya membutuhkan jawaban.
Baca Selengkapnyavideo untuk kamu.
Persaudaraan Jangan Sampai Memudar karena Tidak Bisa Menerima Hasil Pemilu
Masyarakat Indonesia patut bersyukur dan bersuka cita karena telah melewati proses Pemilu 2024
Baca SelengkapnyaJokowi Bilang Data Pertahanan Bersifat Rahasia, Anies: Jangan Berlindung Dalam Kerahasiaan Ketika Tak Bisa Jelaskan
Menurut Anies, jawaban data itu sebetulnya simpel dan sederhana. Tinggal dibuka saja data yang bisa dibuka atau tidak bisa dibuka ke publik.
Baca SelengkapnyaMenkominfo: Persiapan Penerapan KTP Digital Ditargetkan Rampung Akhir Februari 2024
Implementasi layanan Identitas Kependudukan Digital (IKD) atau Digital ID sedang dipersiapkan pemerintah.
Baca SelengkapnyaPresiden Jokowi: Data Penerima Bantuan Pangan Bulog Ditambah 8 Persen
Presiden Jokowi menyampaikan kenaikan jumlah penerima bantuan untuk alokasi mulai awal tahun 2024 sebesar 8% dari data penerima sebelumnya.
Baca SelengkapnyaAnies-Ganjar Kompak Minta Prabowo Buka Data Pertahanan, Ini Aturan UU yang Bersifat Rahasia Negara
Dalam debat ketiga Pilpres 2024, Prabowo sempat enggan membuka data pertahanan. Apakah ini alasannya?
Baca Selengkapnya