Menkominfo: Revisi aturan telekomunikasi dikomando Menkoperekonomian

Merdeka.com - Menteri Komunikasi dan Informatika (Menkominfo), Rudiantara, mengatakan revisi Peraturan Pemerintah (PP) No 52 Tahun 2000 Tentang Penyelenggaraan Komunikasi dan PP No 53 Tahun 2000 tentang Penggunaan Spektrum Frekuensi Radio dan Orbit Satelit saat ini berada di Kementerian Koordinator Perekonomian. Menurutnya, semua hal terkait revisi tersebut akan dikomandoi oleh Kementerian Perekonomian.

"Nanti akan dikoordinir oleh Menko Perekonomian. Saya sudah ketemu sama Menko Perekonomian. Secara governance itu harus dibahas bersama beberapa menteri, karena ini sifatnya strategis," ujarnya saat ditemui awak media di Plaza Mandiri, Jakarta, Senin (25/07).

Dirinya pun tidak menjelaskan detail mengenai status revisi kedua PP tersebut. Maksud dari status ini yakni apakah revisi kedua PP tersebut sudah selesai atau belum. Dia hanya mengulangi jawaban ketika pertanyaan mengenai status revisi kedua PP tersebut dilontarkan awak media.

"Intinya terkait hal ini akan dikoordinir oleh Menko Perekonomian," kata pria yang akrab disapa Chief RA ini.

Meski begitu, dirinya mengatakan bahwa dengan adanya revisi kedua PP maka akan membawa dampak terhadap percepatan pembangunan ke depannya. Dia juga menjamin bahwa network sharing secara aktif dilakukan secara business to business. Artinya bukan suatu hal yang bersifat mandatory dari pemerintah.

"Secara konsep, kita itu harus membangun lebih cepat dan efisien. Kemudian secara substansi itu bagaimana memaksimalkan kapasitas yang ada. Kita bisa manfaatkan apapun termasuk sharing infrastruktur. Sebelumnya ada passive sharing, sekarang kita dorong untuk active sharing. Saya jamin ini optional, harus business to business. Nanti kita cek lagi draf-nya bagaimana," jelasnya.

Kedua revisi PP tersebut memang belum lama ini tengah memanas. Terlebih pada PP No 53 tahun 2000. Nantinya, PP tersebut akan membuka peluang penggunaan frekuensi bersama oleh para operator atau network sharing. Network sharing ini dikabarkan juga nantinya sebagai kewajiban dari pemerintah yang harus dilakukan oleh operator.

Jelas hal ini menimbulkan polemik yang berujung ketidakadilan terutama bagi operator yang memiliki jangkauan terluas. Sementara bagi operator lain, ini merupakan kesempatan emas untuk menjangkau daerah-daerah yang belum terjamah sekaligus mengurangi beban investasi.