Merdeka.com - Tepat di akhir tahun 2019, 10 tahun lisensi 15 zona WiMAX (Worldwide Interoperability for Microwave Access) dikeluarkan oleh pemerintah. Namun hingga saat perusahaan mayoritas penyelenggara WiMAX sudah gulung tikar dan mengembalikan lisensi yang dimilikinya. Saat ini yang tersisa hanya perusahaan PT Berca Hardaya Perkasa yang memiliki brand HiNet.

Menurut Nonot Harsono, anggota Komisioner Badan Regulasi Telekomunikasi Indonesia (BRTI) 2009-2015, seharusnya pemerintah sudah bisa menghentikan layanan dan perpanjangan izin WiMAX. Termasuk Berca. Namun saat Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kemkominfo) dipimpin Rudiantara belum mengambil sikap terhadap penyelenggara WiMAX di frekuensi 2300 Mhz.

"Dahulu ketika saya di BRTI sudah merekomendasikan kepada pemerintah untuk meninjau ulang operator WiMAX. Namun hingga masa kerja beliau berakhir, keputusan evaluasi WiMAX tidak juga diambil keputusan," terang Nonot.

Sekadar mengingatkan saja. Bahwa di tahun 2011 vendor penyedia chipset WiMAX yaitu Qualcomm sudah tidak memproduksi lagi. Penghentian produksi dan pengembangan WiMAX oleh Qualcomm dikarenakan teknologi tersebut kalah bersaing dengan teknologi GSM (Global System for Mobile Communication).

Menkominfo Harus Melakukan Evaluasi

Sementara itu, Heru Sutadi, Executive Director ICT Institute melihat bahwa kini saatnya Menkominfo Johnny G Plate menyelesaikan dan membenahi permasalahan operator WiMAX yang ada dengan melakukan metode evaluasi menyeluruh. Kemkominfo dapat dimulai dengan melakukan evaluasi komitmen pembangunan yang telah dilakukan oleh operator WiMAX.

Selain itu evaluasi komitmen pembangunan, Heru juga berharap Kemkominfo dapat melakukan evaluasi mengenai prospek bisnis dari WiMAX yang saat ini dilakukan oleh Berca. Mantan Komisioner BRTI ini mengatakan bahwa teknologi dan lisensi WiMAX yang diberikan pemerintah kepada Berca di tahun 2009 yang lalu sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan teknologi.

Jika memang Berca ingin tetap beroperasi, pemerintah dapat mempertimbangkan menaikkan komitmen pembangunan sesuai dengan komitment pembangunan layaknya operator telekomunikasi pada umumnya. Atau memperpanjang izin penyelenggaraannya di kota yang sudah mereka dibangun saja.

Sehingga frekuensi milik negara yang dialokasikan untuk Berca dapat didayagunakan semaksimal mungkin untuk kemakmuran masyarakat. Heru juga berharap evaluasi yang dilakukan Kemkominfo dapat dilakukan setiap tahun.

"Namun jika pemegang saham utama Berca tak berminat untuk melanjutkan WiMAX, lebih baik mereka segera menggembalikan frekuensi 2300 Mhz kepada pemerintah. Tujuannya agar Berca tidak terbebani dengan pembayaran BHP frekuensi di tahun-tahun berikutnya. Saya yakin Berca tak akan mungkin sanggup bersaing dengan operator selular yang sudah ada," jelas Heru.

Lelang Frekuensi 2.300 Mhz

Selagi pemerintah melakukan evaluasi menyeluruh terhadap Berca, Heru menyarankan kepada Kemkominfo untuk dapat segera melelang frekuensi 2300 Mhz yang telah kosong dan dikembalikan oleh penyelenggara BWA.

Heru mencatat dari 15 zona yang pernah dikuasai oleh operator WiMAX, setidaknya ada 8 zona yang bisa segera dilelang oleh Kominfo. Salah satu zona yang paling seksi dan bisa segera dilelang adalah zona 4 yaitu Jabodetabek dan Banten. Zona 4 ini dahulu dikuasai oleh PT First Media.

"Menkominfo Johnny G Plate mungkin dapat mempertimbangkan untuk segera melelang frekuensi 2300 Mhz yang sudah kosong. Dengan segera melelang frekuensi 2300 Mhz pada zona yang kosong dipastikan PNBP di tahun pertama dari Menkominfo Johnny G Plate akan meningkat. Disaat potensi PNBP mengalami penurunan, justru langkah Kemkominfo melakukan lelang di zona yang kosong dapat mengurangi potensi pendapatan negara dari BHP frekuensi," kata Heru.