Menkominfo Akui Belum Dapat Memastikan Akses Internet Papua Pulih Total

Merdeka.com - Menteri Komunikasi dan Informatika (Menkominfo) Rudiantara mengatakan belum dapat memastikan sampai kapan internet di Papua dan Papua Barat normal 100 persen. Sejauh ini, diakuinya, pembukaan akses internet sudah mencapai 50 persen di kawasan itu.

"Ya belum tahu karena yang memutuskan bukan saya saja, ada koordinasi. Kita juga terus memantau dan berkoordinasi juga dengan teman-teman di lapangan. Yang memutuskan kondusifitasnya bukan saya," kata Rudiantara.

Lebih lanjut dikatakannya, sudah lebih dari lima puluh kabupaten dan kota internet sudah diaktifkan kembali. Yang sedang dipersiapkan saat ini adalah di Sorong dan Manokwari.

"Bagi teman-teman media yang tidak bisa kirim berita karena tidak ada akses internet, disediakan seperti media center di sana, nanti menggunakan PC LAN, ada registrasi dalam arti antrian. Itu disiapkan di dua kota Jayapura dan Merauke dan ini hal diberikan selama layanan dari dt internetnya tidak aktif," ungkapnya.

Pemerintah sudah membuka blokir internet di 19 kabupaten di Papua, yaitu Keerom, Puncak Jaya, Puncak, Asmat, Boven Digoel, Mamberamo Raya, Mamberamo Tengah, Intan Jaya, Yalimo, Lanny Jaya, Mappi, Tolikara, Nduga, Supiori, Waropen, Merauke, Biak, Yapen, dan Sarmi.

Sepuluh kabupaten lainnya yaitu Mimika, Paniai, Deiyai, Dogiyai, Jayawijaya, Pegunungan Bintang, Numfor, Kota Jayapura, Yahukimo dan Nabire, akan terus dipantau situasinya dalam satu atau dua hari ke depan.

Pemerintah juga membuka blokir data di 10 kabupaten di Provinsi Papua Barat yakni Fakfak, Sorong Selatan, Raja Ampat, Teluk Bintuni, Teluk Wondama, Kaimana, Tambrauw, Maybrat, Manokwari Selatan, Pegunungan Arfak.

Sedangkan Kota Sorong, Kabupaten Sorong dan Kota Manokwari akan terus dipantau situasinya dalam satu atau dua hari ke depan. Kemkominfo juga sedang mempersiapkan media center untuk wartawan dan media yang kesulitan mengirimkan reportase selama internet belum sepenuhnya pulih, antara lain di Jayapura, Merauke dan Sorong.