Masa Transisi Berlangsung, Pelaku Bisnis Mesti Siapkan Implementasi UU PDP

Selasa, 24 Januari 2023 16:08 Reporter : Merdeka
Masa Transisi Berlangsung, Pelaku Bisnis Mesti Siapkan Implementasi UU PDP Ilustrasi hukum. Ilustrasi ©2013 Merdeka.com

Merdeka.com - UU Perlindungan Data Pribadi (PDP) telah disahkan pemerintah pada Rapat Paripurna DPR RI Masa Persidangan I Tahun Sidang 2022-2023 pada 20 September 2022. Pemberlakuan beleid ini akan langsung berlaku namun ada waktu dua tahun sebagai masa transisi. Meski begitu, masih banyak korporasi yang belum siap secara infrastruktur.

"Kalau korporasi saya lihat banyak yang belum siap secara infrastruktur ya. Kan ini butuh sistem. Tadi dijelaskan, ada sistem dan teknologi yang dipakai untuk mengelola data prosesing dari pengelolaan data. Dan sistem itu kan tidak semua siap, makanya diberi waktu 2 tahun untuk masa transisi. Menyiapkan Data Protection Officer dan teknologinya. Harus ada data management dan kantor pengelolaan data," ungkap Cornel Juniarto, Senior Partner Hermawan Juniarto Deloitte Legal kepada Merdeka.com saat konferensi pers di Jakarta, Selasa (24/1).

Sebagaimana diketahui, ada tiga subjek yang dikenakan dalam UU PDP ini. Pertama korporasi, organisasi internasional, dan Badan Publik yang melakukan pemrosesan data pribadi.

"Coba kalau sekarang dilakukan, banyak sektor yang belum siap. Misalnya bank. Bank kan ada bank buku 1,2,3, dan 4. Kemudian asuransi dan perusahaan pembiayaan. Lalu, E-commerce yang mungkin ada beberapa yang belum siap secara teknologi. Jadi memang perlu masa transisi. Kalau tidak, bisa kena denda Rp 5 miliar," jelasnya.

Oleh sebab itu organisasi maupun pelaku bisnis, lanjut Cornel, perlu melakukan serangkaian tindakan. Beberapa di antaranya seperti menentukan framework PDP, pembuatan umbrella privacy policy, persiapan kerangka kerja pemrosesan data pribadi sebagai pedoman kepatuhan.

"Dan, peninjauan proses data pribadi untuk memastikan kepatuhan terhadap UU PDP," kata dia.

Senada dengan Alex Siu Hang Cheung. Risk Advisory Partner, Deloitte Indonesia ini mengatakan implementasi manajemen data pribadi (DPM) merupakan sesuatu yang cukup menantang. Setiap aspek penting membutuhkan integrasi tepat sasaran agar proses penerapan berjalan tanpa hambatan dan asas kepatuhan dapat dijalankan.

"Untuk itu penting sekali mengintegrasikan DPM secara komprehensif guna membawa perubahan yang lebih baik. Ini menjadi komitmen besar kami dalam mengupayakan keamanan data klien demi kepentingan bersama," jelas Alex.

[faz]

Komentar Pembaca

Ingatlah untuk menjaga komentar tetap hormat dan mengikuti pedoman komunitas kami

Be Smart, Read More

Indeks Berita Hari Ini

Opini