Merdeka.com - Akhir 2019, viral berita MI Miftahul Akhlaqiyah di Semarang yang berinisiatif menggunakan metode transfer sesama pengguna e-money untuk mempermudah para orang tua murid membayar biaya registrasi siswa baru.

Akhirnya, MI Miftahul Akhlaqiyah kini menjadi madrasah pertama di Indonesia yang menggunakan QRIS sehingga dapat menerima pembayaran dari dompet digital apapun yang sudah disertifikasi QRIS oleh Bank Indonesia.

Kepala MI Miftahul Akhlaqiyah, Miftahul Arief, menjelaskan proses pengajuan QRIS ternyata cukup mudah. Ketika semua dokumen yang diperlukan sudah lengkap, pihaknya dibantu pihak GoPay untuk pengajuan QRIS. Kebetulan MI Miftahul Akhlaqiyah melakukan kerja sama salah satunya dengan GoPay.

"Sebagai MI pertama yang memiliki QRIS, kami dapat menerima pembayaran dari berbagai uang elektronik dengan satu kode QR," ujar Arief.

Sebelumnya, madrasah ini menggunakan fitur transfer sesama pengguna. Arief berharap, langkah go digital dapat menginspirasi madrasah lainnya karena menghemat waktu dan tentunya mempermudah orang tua murid membayar iuran yang berkaitan dengan keperluan belajar.

Sementara, Head of Corporate Communications GoPay Indonesia, Winny Triswandhani, mengungkapkan, pihaknya sangat mengapresiasi inisiatif dan semangat pihak madrasah untuk menerapkan metode non-tunai.

"Oleh karena itu, kami segera menghubungi Pak Arief dan membantu pihak MI untuk mendapatkan QRIS. Sekarang wakil dan orang tua murid dapat membayar administrasi sekolah dengan GoPay dan juga uang elektronik lain. Langkah ini merupakan komitmen kami mendukung Bank Indonesia untuk memperluas penerapan QRIS," jelasnya.

Pencapaian GoPay

Hingga saat ini, GoPay telah bekerja sama dengan lebih dari 420.000 rekan usaha di seluruh Indonesia, 90 persen di antaranya adalah UMKM yang termasuk pedagang kaki lima, kantin, dan warung kelontong.

GoPay juga dapat digunakan di 390 kota di Indonesia, bahkan ada di kota-kota yang Gojek belum beroperasi sekalipun. Pada tahun 2018, GoPay juga telah bekerjasama dengan puluhan kantin SMK di Jakarta, puskesmas, layanan transportasi publik dan institusi lain memfasilitasi pembayaran non-tunai.