Merdeka.com - Kementerian Komunikasi dan Informatika mempermasalahkan kerja sama pengelolaan menara telekomunikasi First Media oleh Internux karena diduga mengarah kepada sharing frekuensi selain sebagai upaya Internux menutupi tidak tercapainya komitmen pembangunan 50 persen.

Padahal, pencapaian komitmen pembangunan hingga 50 persen merupakan persyaratan bagi pengalihan saham Internux sebagaimana surat yang dikirimkan Internux pada Kominfo sekitar enam bulan yang lalu seputar pengalihan saham.

Kepala Pusat Informasi dan Humas Kominfo Gatot S. Dewa Broto mengungkapkan masalah First Media yang akan mengalihkan pengelolaan sejumlah BTS yang disewa dari Protelindo kepada Internux adalah hal biasa karena itu transaksi bisnis as usual.

"Bahkan itu searah dengan esensi Peraturan Bersama Menteri Kominfo, Menteri PU, Mendagri dan Kepala BKPM tentang Pedoman Pembangunan dan Penggunaan Menara Telekomunikasi," ujarnya kepada merdeka.com, Jumat (18/10).

Menurut dia, kerja sama First Media dan Internux itu baru akan memunculkan masalah jika mereka merger atau akuisisi tanpa pemberitahuan pada regulator.

Bagaimanapun, tambah Gatot, pemerintah perlu tahu apakah ada pengalihan izin frekuensi atau tidak dan berbagai aspek lainnya. "Tetapi kami tidak melihat adanya aktivitas ke arah merger atau akuisisi dalam hal ini selain sebatas pengalihan pengelolaan menara telekomunikasi," kata Gatot.

Namun, pemerintah kemudian melihat ada yang janggal, terutama terkait rencana Internux yang akan mengubah kepemilikan sahamnya.

Seperti diatur dalam Permenkominfo No. 1/2010 tentang Penyelenggaraan Telekomunikasi, khususnya pasal 72 ayat 1, operator dilarang mengubah susunan kepemilikan saham kecuali jika telah memenuhi kewajiban minimal 50 persen dari total kewajiban pembangunan selama 5 tahun.

Berdasarkan penelusuran Kominfo, Internux belum memenuhi pembangunan 50 persen dari komitmen yang tertuang dalam lisensi modern.

"Mungkin langkah pengalihan BTS First Media milik Propelindo itu sebagai antisipasi terhadap persyaratan tersebut," katanya.

Untuk itu, kata Gatot, ada baiknya First Media menyampaikan klarifikasi pada pemerintah meski itu bukan kewajiban, tetapi justru untuk melindungi diri dari kemungkinan pihak-pihak tertentu yang ingin mencari celah hukum untuk berperkara. Gatot juga menegaskan tidak boleh ada sharing frekuensi di antara First Media dan Internux.