Merdeka.com - Kementerian Komunikasi dan Informatika mengakui proses migrasi 3G tidak akan lancar sesuai dengan yang direncanakan semula karena terdapat banyak faktor yang mempengaruhinya.

Kepala Pusat Informasi dan Humas Kominfo Gatot S. Dewa Broto mengatakan Axis memang berhak mengeluh, tetapi nyatanya operator lain tidak menemui masalah berarti.

"Pemerintah bertindak tegas kepada siapa saja yang menghalangi proses migrasi, termasuk kepada Smart dan Axis. Semua pihak hendaknya berpatokan pada mekanisme seperti yang tercantum dalam Permenkominfo No. 19/2013," ujarnya kepada merdeka.com, Kamis (25/7).

Gatot meminta Axis memegang komitmennya untuk melaksanakan migrasi 3G sesuai ketentuan dan jangan hanya mengeluh karena kenyataannya operator lain lancar-lancar saja. Kominfo, tambahnya, tidak mungkin melakukan pengukuran satu per satu BTS sampai 1.935 BTS milik Axis.

Menurut dia, dalam menyelesaikan persoalan interferensi, Kominfo melakukan pengukuran secara umum di suatu provinsi, dan selanjutnya kedua operator diminta menyelesaikannya.

Sebelumnya, Axis mengaku Kementerian Kominfo kurang responsif terhadap laporan mereka mengenai adanya interferensi dengan Smart Telecom. Setiap hari Kamis, sesuai dengan Permenkominfo No. 19/2013, menurut GM Networking Axis Deden Machdi, pihaknya selalu melaporkan adanya interferensi tersebut.

Axis mengeluhkan penyelesaian yang lambat dari Kominfo setelah pelaporan mengenai interferensi dilakukan. Sesuai dengan Permenkominfo No. 19/2013, seharusnya Kominfo langsung merespon penyelesaian paling lambat 7 hari kerja.

Berdasarkan data Axis, operator tersebut telah menyelesaikan migrasi 3G di provinsi Sumatra Barat, Kep. Riau, dan Kalimantan Timur. Sedangkan dalam 2 hari ke depan, diprediksi akan ada tiga provinsi lagi yang selesai, yaitu Sumatra Selatan, Riau, dan Sumatra Utara.

Adapun, 5 provinsi terkena interferensi cukup hebat, yang mana lebih dari 50 persen BTS-nya terpapar radiasi sinyal Smart, yaitu di Bali dan Lombok (85 BTS), Jateng dan DIY (252 BTS), Jatim (413 BTS), DKI Jakarta dan Banten (843 BTS), Jawa Barat (342 BTS), sehingga totalnya 1.935 BTS.