Better experience in portrait mode.
Iklan - Geser ke atas untuk melanjutkan

Kominfo akan revisi UU ITE

Kominfo akan revisi UU ITE Ilustrasi UU ITE. ©2014 Merdeka.com

Merdeka.com - Sampai sekarang ini, banyak pihak yang merasa perlu diadakan revisi untuk Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE) karena masih terdapatnya keambiguan di dalamnya.

Selain akan mencoba membuat koneksi internet di Indonesia lebih cepat dibanding sebelumnya, Menteri Komunikasi dan Informatika (Menkominfo) Rudiantara juga memiliki program kerja prioritas lain yaitu akan merevisi UU ITE yang selama ini digunakan.

"Revisi khususnya pasal 27 UU ITE baru opsi bagi saya, karena kan nantinya masih masuk dulu ke DPR. Tapi ini akan menjadi program 100 hari kerja saya," kata Rudiantara di Jakarta, seperti dikutip dari website resmi Kominfo, Rabu (19/11).

Menurutnya, UU ITE harus dilihat secara fair dengan maksud agar dapat melindungi jutaan masyarakat Indonesia yang ingin beraktivitas dan bertransaksi melalui internet atau yang berhubungan dengan perangkat elektronik secara sahih.

Rudiantara juga mengatakan bahwa untuk merevisi UU ITE ini, memang masih opsional dan akan ditinjau ulang, namun nantinya peninjauan dan perevisian tersebut harus benar-benar fair.

(mdk/das)
ATAU
Geser ke atas Berita Selanjutnya

Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya

Buka FYP
Menkominfo soal Warga Takut Dikriminalisasi di Revisi UU ITE: Takut sama Bayangan Sendiri

Menkominfo soal Warga Takut Dikriminalisasi di Revisi UU ITE: Takut sama Bayangan Sendiri

Menkominfo meyakinkan revisi UU jilid II, bukan untuk mengkriminalisasi masyarakat yang menyampaikan kritik dan pendapat.

Baca Selengkapnya
Dirut Semen Indonesia: Aspek Keberlanjutan Bukan Sekadar Pemenuhan Aturan

Dirut Semen Indonesia: Aspek Keberlanjutan Bukan Sekadar Pemenuhan Aturan

SIG memiliki fokus menciptakan program-program inovasi lingkungan dan sosial berdasarkan kebutuhan.

Baca Selengkapnya
Anies Kritik UU Cipta Kerja: Jangan Sampai Masyarakat Dirugikan

Anies Kritik UU Cipta Kerja: Jangan Sampai Masyarakat Dirugikan

Regulasi harus memberikan dampak kepada masyarakat setelah ditetapkan.

Baca Selengkapnya
Kamu sudah membaca beberapa halaman,Berikut rekomendasi
video untuk kamu.
SWIPE UP
Untuk melanjutkan membaca.
Kominfo Terus Genjot Keterampilan dan Literasi Digital

Kominfo Terus Genjot Keterampilan dan Literasi Digital

Program Serba Serbi Literasi Digital ini berkomitmen memberikan wawasan mendalam tentang literasi digital kepada seluruh masyarakat.

Baca Selengkapnya
Anies Jamin Revisi Omnibus Law Undang-Undang Cipta Kerja Jika jadi Presiden 2024

Anies Jamin Revisi Omnibus Law Undang-Undang Cipta Kerja Jika jadi Presiden 2024

Anies Baswedan memastikan bakal merevisi Omnibus Law Undang-Undang Cipta Kerja (UU Ciptaker).

Baca Selengkapnya
Lima Usulan Prioritas Relawan Milenial untuk Program Prabowo-Gibran di Pilpres 2024

Lima Usulan Prioritas Relawan Milenial untuk Program Prabowo-Gibran di Pilpres 2024

Ketua Dewan Pakar TKN, Burhanuddin Abdullah, memberikan apresiasi terhadap rekomendasi tersebut

Baca Selengkapnya
Rektor Universitas Pancasila Mangkir Hari Ini, Pemeriksaan Dijadwalkan Ulang 29 Februari

Rektor Universitas Pancasila Mangkir Hari Ini, Pemeriksaan Dijadwalkan Ulang 29 Februari

ETH meminta penundaan pemeriksaan hingga Kamis, 29 Februari

Baca Selengkapnya
Ganjar Resmi Luncurkan Program Prioritas 'Satu Keluarga Miskin Satu Sarjana' di Sukoharjo

Ganjar Resmi Luncurkan Program Prioritas 'Satu Keluarga Miskin Satu Sarjana' di Sukoharjo

Program satu keluarga miskin satu sarjana adalah program prioritas

Baca Selengkapnya
Kabar Baik, Penyandang Disabilitas Kini Bisa Ikut Seleksi Bintara-SIPSS

Kabar Baik, Penyandang Disabilitas Kini Bisa Ikut Seleksi Bintara-SIPSS

Rekrutmen disabilitas bintara Polri untuk yang menamatkan pendidikan di tingkat SMU dan SMK.

Baca Selengkapnya