Kominfo akan revisi UU ITE
Merdeka.com - Sampai sekarang ini, banyak pihak yang merasa perlu diadakan revisi untuk Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE) karena masih terdapatnya keambiguan di dalamnya.
Selain akan mencoba membuat koneksi internet di Indonesia lebih cepat dibanding sebelumnya, Menteri Komunikasi dan Informatika (Menkominfo) Rudiantara juga memiliki program kerja prioritas lain yaitu akan merevisi UU ITE yang selama ini digunakan.
"Revisi khususnya pasal 27 UU ITE baru opsi bagi saya, karena kan nantinya masih masuk dulu ke DPR. Tapi ini akan menjadi program 100 hari kerja saya," kata Rudiantara di Jakarta, seperti dikutip dari website resmi Kominfo, Rabu (19/11).
Menurutnya, UU ITE harus dilihat secara fair dengan maksud agar dapat melindungi jutaan masyarakat Indonesia yang ingin beraktivitas dan bertransaksi melalui internet atau yang berhubungan dengan perangkat elektronik secara sahih.
Rudiantara juga mengatakan bahwa untuk merevisi UU ITE ini, memang masih opsional dan akan ditinjau ulang, namun nantinya peninjauan dan perevisian tersebut harus benar-benar fair.
(mdk/das)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Menkominfo soal Warga Takut Dikriminalisasi di Revisi UU ITE: Takut sama Bayangan Sendiri
Menkominfo meyakinkan revisi UU jilid II, bukan untuk mengkriminalisasi masyarakat yang menyampaikan kritik dan pendapat.
Baca SelengkapnyaDirut Semen Indonesia: Aspek Keberlanjutan Bukan Sekadar Pemenuhan Aturan
SIG memiliki fokus menciptakan program-program inovasi lingkungan dan sosial berdasarkan kebutuhan.
Baca SelengkapnyaAnies Kritik UU Cipta Kerja: Jangan Sampai Masyarakat Dirugikan
Regulasi harus memberikan dampak kepada masyarakat setelah ditetapkan.
Baca Selengkapnyavideo untuk kamu.
Kominfo Terus Genjot Keterampilan dan Literasi Digital
Program Serba Serbi Literasi Digital ini berkomitmen memberikan wawasan mendalam tentang literasi digital kepada seluruh masyarakat.
Baca SelengkapnyaAnies Jamin Revisi Omnibus Law Undang-Undang Cipta Kerja Jika jadi Presiden 2024
Anies Baswedan memastikan bakal merevisi Omnibus Law Undang-Undang Cipta Kerja (UU Ciptaker).
Baca SelengkapnyaLima Usulan Prioritas Relawan Milenial untuk Program Prabowo-Gibran di Pilpres 2024
Ketua Dewan Pakar TKN, Burhanuddin Abdullah, memberikan apresiasi terhadap rekomendasi tersebut
Baca SelengkapnyaRektor Universitas Pancasila Mangkir Hari Ini, Pemeriksaan Dijadwalkan Ulang 29 Februari
ETH meminta penundaan pemeriksaan hingga Kamis, 29 Februari
Baca SelengkapnyaGanjar Resmi Luncurkan Program Prioritas 'Satu Keluarga Miskin Satu Sarjana' di Sukoharjo
Program satu keluarga miskin satu sarjana adalah program prioritas
Baca SelengkapnyaKabar Baik, Penyandang Disabilitas Kini Bisa Ikut Seleksi Bintara-SIPSS
Rekrutmen disabilitas bintara Polri untuk yang menamatkan pendidikan di tingkat SMU dan SMK.
Baca Selengkapnya