KNCI kembali demo aturan registrasi kartu prabayar
Merdeka.com - Kesatuan Niaga Celuller Indonesia (KNCI) kembali menggelar demo. Aksi unjuk rasa itu terkait dengan kebijakan Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kemkominfo) soal pembatasan registrasi 1 NIK hanya untuk 3 kartu perdana. KNCI merasa keberatan dengan mekanisme yang diterapkan tersebut.
Sebelum aksi unjuk rasa itu dilakukan, dialog dengan pihak Kemkominfo telah dilakukan sejak Juli 2017 hingga 2 April 2018. Hanya saja tak mencapai hasil apapun.
"Maka, kami KNCI yang mewadahi seluruh outlet/konter seluler di Indonesia, akan mengadakan Aksi Unjuk Rasa," kata Ketua Umum KNCI Qutni Tyasari dalam keterangan tertulisnya, Senin (7/5).
Ada dua hal yang menjadi tuntutan KNCI. Pertama, memohon kepada Presiden Jokowi untuk menghapuskan aturan pembatasan registrasi mandiri 1 NIK 3 Kartu Perdana. Kedua, mengharapkan agar Presiden Jokowi mencopot Menteri Komunikasi dan Informatika (Menkominfo) Rudiantara.
Ia mengatakan, aksi akan dilakukan dua hari berturut-turut. Aksi pertama akan dilakukan hari ini, Selasa (8/5) dengan hanya satu orang berdiri di depan istana. Kemudian, keesokannya di hari Rabu (9/5), KNCI akan menurunkan massa kurang lebih 10 ribu orang perwakilan dari Banda Aceh, Batam, Pekanbaru, Padang, Medan, Lampung, Bandung, Cianjur, Garut, Surabaya, Malang, Yogyakarta, Solo, Semarang, Bali, Kalimantan, Sulawesi, dan Jabodetabek.
"KNCI mendesak keutamaan agar Presiden RI langsung yang menemui kami, atau negosiasinya dengan Wapres RI, negosiasi minimal adalah dengan Kepala Staf Presiden, Bapak Moeldoko. Di luar Pihak Istana tersebut, kami tidak bersedia dan tetap bertahan melangsungkan aksi," ungkapnya.
Lebih lanjut, dikatakannya, aksi yang akan dilakukan adalah berbaris rapi dan berlutut di depan istana dalam keadaan pergelangan tangan serta pergelangan kaki diikat, bagian mata ditutup kain hitam yang seolah – seolah hendak dieksekusi mati. Aksi merupakan unjuk rasa damai dan berkomitmen soal keamanan dan kebersihan lingkungan aksi.
Sebelumnya, KNCI telah melakukan aksi unjuk rasa pada awal April lalu. Tuntutan yang diajukan pun sama. Menolak registrasi 1 NIK hanya untuk 3 kartu perdana.
(mdk/rzk)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Jokowi Minta TNI-Polri Proaktif Netralisir Residu Politik Sampai Pelantikan Presiden Baru
Jokowi meminta TNI-Polri menyiapkan langkah proaktif untuk menetralisir residu-residu politik dan memitigasi disinformasi.
Baca SelengkapnyaJokowi: Surat Pengunduran Firli Bahuri sebagai Ketua KPK Belum Sampai Meja Saya
Meski belum sampai ke mejanya, Jokowi menyebut surat pengunduran diri Firli telah diterima Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg).
Baca SelengkapnyaJokowi Perintahkan Mendikbudristek Tambah Anggaran Riset: Presiden Akan Datang Pasti Melanjutkan
Presiden Jokowi memerintahkan Mendikbudristek Nadiem Makarim menambah anggaran untuk riset, khususnya di perguruan tinggi pada tahun 2024.
Baca Selengkapnyavideo untuk kamu.
Jokowi Dituding Tidak Netral, TKN Jelaskan Aturan Hukum Perbolehkan Presiden Dukung Capres
Jokowi memiliki hak individu untuk mendukung paslon manapun.
Baca SelengkapnyaJokowi: ASN, TNI, Polri dan BIN Harus Netral
Netralitas di Pemilu 2024 tujuannya untuk menjaga kedaulatan rakyat.
Baca SelengkapnyaBulog Bersama Presiden Jokowi dan Bapanas Luncurkan Bantuan Pangan 2024
Penyaluran perdana Bantuan Pangan Beras 2024 ini diserahkan langsung oleh Presiden Jokowi.
Baca SelengkapnyaHore! Jokowi Teken Aturan Kenaikan Gaji ASN, TNI dan Polri
Harapannya, kenaikan gaji itu bisa meningkatkan kesejahteraan anggota dan prajurit TNI-Polri.
Baca SelengkapnyaJokowi Tinjau Pusat Komando IKN, Ini Kecanggihan dan Fungsinya
Pusat Komando Nusantara juga merupakan salah satu infrastruktur utama pendukung kota cerdas Nusantara.
Baca SelengkapnyaJokowi Tetapkan Hari Pemungutan Suara Pemilu 2024 pada 14 Februari Jadi Libur Nasional
Tujuannya untuk memberikan kesempatan seluas-luasnya kepada masyarakat untuk menggunakan hak pilihnya.
Baca Selengkapnya