Kerja sama Bisnis Perusahaan AS dengan Huawei Bakal Makin Sulit
Merdeka.com - Perusahaan asal Amerika Serikat nampaknya akan kesulitan menjual produknya ke Huawei. Pasalnya, Kementerian Perdagangan AS telah menarik sebuah peraturan yang berdampak kepada perusahaan AS untuk berbisnis dengan Huawei.
Wall Street Journal melaporkan, Senin (27/1), ditariknya peraturan yang menyebabkan perusahaan AS tak dapat berbisnis dengan Huawei itu disebut-sebut karena diprotes oleh Kementerian Pertahanan dan Kementerian Keuangan AS.
Pangkal dari masalah itu karena perusahaan AS bisa menjual chip ataupun komponen elektronik lain ke Huawei dari entitas bisnis mereka di luar AS tanpa izin ekspor khusus. Syaratnya, komponen tersebut dibuat dengan material atau paten dari luar perusahaan AS dengan nilainya di bawah 25 persen.
Revisi Prosentase Komponen
Pihak kementerian perdagangan AS pun melakukan negosiasi kepada 2 kementerian yang memprotes. Kementerian perdagangan menurunkan prosentase 25 persen itu menjadi 10 persen. Namun usul itu masih diprotes Kementerian Pertahanan.
Alasannya karena dianggap bakal membawa dampak buruk bagi perusahaan AS karena terbatasnya jumlah komponen yang bisa dijual ke Huawei. Lalu revisi ini pun kembali mentah.
Sebagai informasi, Huawei saat ini masih dimasukkan ke dalam daftar hitam oleh pemerintah AS berdasar perintah dari Presiden Donald Trump. Yaitu dilarang berbisnis dengan perusahaan AS kecuali dengan lisensi khusus.
(mdk/faz)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Penutupan dilakukan karena di tahun ini tidak ada lagi orderan atau pemesanan yang masuk dari vendornya.
Baca SelengkapnyaPerusahaan di Amerika Serikat diwajibkan membayar gaji dan ganti rugi kepada mantan karyawannya.
Baca SelengkapnyaBudi menjelaskan, hal ini terjadi sebelum nama Balai Penyedia dan Pengelola Pembiayaan Telekomunikasi dan Informatika (BP3TI) berubah menjadi BAKTI.
Baca Selengkapnyavideo untuk kamu.
Mereka bilang ini ide paling bodoh yang pernah saya lakukan. Saya tidak peduli selama orang dapat menggunakannya
Baca SelengkapnyaAparatur Sipil Negara atau biasa disingkat ASN adalah pilar utama dalam menjalankan roda pemerintahan di Indonesia.
Baca SelengkapnyaMasyarakat perbatasan di Kecamatan Entikong, Kabupaten Sanggau, Kalimantan Barat memilih belanja kebutuhan rumah tangga ke Malaysia dengan berjalan kaki.
Baca SelengkapnyaTren perbudakan di Amerika kemudian berhenti di abad ke-18.
Baca SelengkapnyaKeterbukaan informasi publik memiliki peran signifikan dalam pembangunan yang berkelanjutan dan inklusif.
Baca SelengkapnyaDenda 5 persen ini tentunya akan diberikan kepada pekerja yang belum mendapatkan THR dari waktu yang ditetapkan pemerintah.
Baca Selengkapnya