Merdeka.com - Pemerintah melalui Kementerian Perhubungan (Kemenhub) baru saja usai melakukan uji publik revisi Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 32 tahun 2016 soal layanan transportasi berbasis aplikasi.

Dalam aturan tersebut, ada poin-poin yang meresahkan bagi layanan transportasi berbasis aplikasi seperti Grab, Go-Jek, dan Uber.

Beberapa poin yang memberatkan mereka di antaranya penetapan tarif atas- bawah, pemberlakukan batas kuota terhadap jumlah armada transportasi yang berbasis aplikasi di setiap provinsi, dan balik nama STNK. Berdasarkan hal itu, Managing Director Grab Indonesia, Ridzki Kramadibrata pun ikut buka suara mengenai persoalan ini.

Menurutnya jika hal ini tetap dilanjutkan, maka dia bilang negeri ini mengalami kemunduran. Pasalnya, di awal layanan mereka hadir sangat mendukung langkah pemerintah terkait hadirnya inovasi teknologi.

"Dalam perkembangan terakhir dalam PM 32 tahun 2016, kami ada kekhawatiran bangsa ini bisa melangkah mundur. Ini kekhawatiran bagi semua. Revisi peraturan seharusnya membuka inovasi baru. Tapi sayangnya tidak demikian. Kami melihat adanya kecenderungan bahwa beberapa poin revisi tidak berpihak pada kepentingan para pengguna layanan, masyarakat, dan mitra," katanya saat acara konferensi pers di kantor Grab Indonesia, Jakarta, Jumat (17/3).

Ridzki pun seakan mengingatkan kembali kepada pemerintah jika Indonesia nantinya mampu menjadi negara dengan ekonomi digital terbesar se Asia Tenggara pada tahun 2020.

Maka dari itu, pihaknya berharap agar pemerintah mempertimbangkan kembali dampak yang akan dirasakan konsumen dan pengemudi.

"Kita tidak boleh melihat kembali ke belakang. Jangan mundur. Kami mendesak pemerintah memperpanjang masa tenggang dan mempertimbangkan lagi dampak dari revisi tersebut," jelas dia.