Merdeka.com - Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kemkominfo) mengklaim telah meminta klarifikasi dan laporan dari pengelola platform digital KreditPlus atas dugaan kebocoran data yang ramai diberitakan Senin, 3 Agustus 2020.

Dalam dugaan kasus kebocoran data ini, ditengarai ada sekitar 896 data milik pengguna platform online KreditPlus yang bocor dan dijual di forum gelap.

Selain meminta klarifikasi, Kemkominfo menyebut, pihaknya mengambil langkah yang diperlukan untuk menjamin keamanan data pengguna. Direktur Jenderal Aplikasi Informatika Kemkominfo Semuel Abrijani Pangerapan menyatakan telah mengirimkan surat ke KreditPlus.

"Kami sudah bersurat ke Kreditplus untuk mengklarifikasi hal itu sekaligus melaporkan ke Kemkominfo terkait isu kebocoran ini," katanya dalam keterangan resmi Kemkominfo, Selasa (4/8).

Semuel mengatakan, sebagai Penyelenggara Sistem Elektronik (PSE), KreditPlus memiliki kewajiban memenuhi Standar Pelindungan Data Pribadi yang dimuat dalam Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik.

Selain itu KreditPlus juga diatur oleh Peraturan Menteri Kominfo Nomor 20 Tahun 2016 tentang Perlindungan Data Pribadi dalam Sistem Elektronik. Dengan dugaan kasus kebocoran data di platform online ini, Semuel mengimbau masyarakat tetap menjaga keamanan akun masing-masing.

"Masyarakat sebaiknya rutin mengganti password dan tidak mudah percaya dengan pihak lain yang meminta password maupun kode OTP," katanya.

Sebelumnya kasus dugaan kebocoran data yang melibatkan platform digital di Indonesia kembali terjadi. Kali ini, kasus ini melibatkan layanan peminjaman online KreditPlus.

Informasi ini pertama kali diunggah oleh akun Twitter Teguh Aprianto. Seperti dikutip dari akun dengan nama @secgron, Senin (3/8/2020), ada sekitar 896 ribu data pengguna KreditPlus yang bocor dan dijual di forum underground.

Adapun data tersebut meliputi nama, KTP, email, password, alamat, nomor HP, data pekerjaan, dan data keluarga penjamin.