Kemkominfo Sebut Aturan Blokir Ponsel BM Masih Koordinasi
Merdeka.com - Dirjen SDPPI, Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kemkominfo), Ismail, menyatakan hingga sampai hari ini belum ada update terkait dengan penandatanganan aturan pemblokiran ponsel black market (BM) melalui International Mobile Equipment Identity (IMEI).
"Wah, belum ada update lagi," ujarnya saat ditanya awak media usai acara ujicoba 5G Smartfren di Marunda, Jakarta, Senin (19/8).
Menurutnya, sejauh ini masih butuh koordinasi dengan beberapa kementerian, seperti Kementerian Keuangan. Hal ini terkait dengan teknis pajaknya.
"Masih butuh koordinasi, Pak Menteri (Menkominfo-red) masih komunikasi dengan Bu Sri Mulyani (Menteri Keuangan-red) kaitan dengan pajaknya," ungkap dia.
Meski begitu, kata Ismail, draftnya dari aturan tersebut hampir selesai. memang rencananya aturan pemblokiran ponsel BM akan ditandatangani pada 17 Agustus 2019. Aturan ini juga dibuat oleh 3 Kementerian, yakni Kementerian Perindustrian, Kementerian Komunikasi dan Informatika, dan Kementerian Perdagangan.
Namun, untuk pemberlakuan aturan tersebut sendiri belum diketahui. Bisa cepat, bisa lambat. Kata Ismail, itu tergantung dari kesiapan 7 hal, yakni: 1. Kesiapan sistem informasi basis data IMEI Nasional, 2. Database IMEI, 3. Kesiapan sistem dengan diujicoba, 4. Sistem sudah sinkronisasi dengan data operator seluler, 5. Sosialisasi sudah cukup yang dilakukan stakeholder, 6. Kesiapan SDM kementerian dan operator seluler, dan 7. Dilengkapi dengan SOP implementasi bersama 3 kementerian.
(mdk/faz)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Sita Handphone Aiman Witjaksono, Polisi Tegaskan Kantongi Izin Pengadilan
Adapun, handphone tersebut akan dimasukan ke dalam daftar barang bukti.
Baca SelengkapnyaAda Pembatasan Impor, Barang Ilegal Diprediksi Makin Marak Masuk Indonesia
Pemerintah berencana melakukan pembatasan barang impor.
Baca SelengkapnyaHandphone Tiga Pimpinan DKPP Diretas
Namun mereka memutuskan untuk tidak melaporkan peristiwa itu ke kepolisian.
Baca Selengkapnyavideo untuk kamu.
Pemerintah Jamin Tidak Ada Kenaikan Harga BBM Meski Minyak Dunia Mahal, Begini Penjelasannya
Menko Airlangga berjanji pemerintah tidak akan menaikkan BBM dalam waktu dekat.
Baca SelengkapnyaMenkominfo Soal Suap SAP: Kasus Lama, Skalanya Terlalu Kecil
Budi menjelaskan, hal ini terjadi sebelum nama Balai Penyedia dan Pengelola Pembiayaan Telekomunikasi dan Informatika (BP3TI) berubah menjadi BAKTI.
Baca SelengkapnyaMobil Listrik Terlaris di Indonesia 2023, Ada Pemain Baru Mentas
Penjualan mobil listrik berbasis baterai di Indonesia terus bertumbuh, sejak insentif PPN dari pemerintah bagi BEV yang dirakit lokal.
Baca SelengkapnyaBAKTI Bakal Kerahkan Satelit Internet ke 80 Ribu Lokasi TPS di Wilayah 3T
BAKTI Kementerian Kominfo menerima usulan sekitar 80.000 titik penyediaan akses internet dari KPU.
Baca SelengkapnyaTak Libatkan Kementerian ESDM, Pemprov DKI Diam-Diam Naikkan Pajak BBM
Kenaikan pajak BBM non subsidi sebesar 10 persen untuk kendaraan pribadi, dan 50 persen untuk kendaraan umum dari kendaraan pribadi meninggalkan tiga catatan.
Baca SelengkapnyaAda Aturannya, Pemilih Dilarang Gunakan Handphone saat di Bilik Suara
Larangan penggunaan handphone merupakan upaya untuk meminimalisasi potensi kecurangan.
Baca Selengkapnya