Merdeka.com - Pasca heboh stiker Line yang mengandung unsur Lesbian, Gay, Biseksual, dan Transgender (LGBT) beredar, ternyata banyak juga pemain Over The Top (OTT) asing lain yang menyelipkan stiker atau emoji bertemakan komunitas tersebut.

Setelah Line terkuak, ada juga WhatsApp dan Facebook yang ternyata menawarkan stiker atau emoji yang sama. Keberadaan stiker itu, sudah pastinya menimbulkan keresahan di masyarakat negeri ini.

Keresahan masyarakat itu, nampaknya ditanggapi serius oleh Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kemkominfo). Melalui Kepala Pusat Informasi dan Humas Kemkominfo, Ismail Cawidu, mengatakan ramainya OTT global mempublikasikan gambar-gambar bernuansakan LGBT menjadi perhatian khusus untuk mengundang pihak terkait duduk bersama membahas hal itu.

"Kemkominfo akan mengundang para perwakilan OTT yang beroperasi di Indonesia untuk membahas masalah tersebut dalam waktu dekat," ujarnya kepada wartawan di Jakarta, Jumat (12/2).

Sejauh ini, kata dia, Facebook dan WhatsApp harus mengikuti norma-norma agama, budaya, dan adat yang ada di Indonesia terkait hal-hal seperti itu. Praktis, kedua OTT Global itu harus melakukan langkah serupa dengan Line untuk menarik stiker-stiker yang mengandung komunitas LGBT.

"Kalau terkait stiker LGBT di facebook dan OTT lainnya, tahap ini kita minta agar segera mengikuti langkah yang telah dilakukan oleh Line dengn memfilter agar hal tersebut tidak dapat diakses di Indonesia. Apabila tidak dilakukan akan kita bawa ke panel pengelolaan konten. Ini berlaku untuk semua OTT yang memuat konten serupa," katanya.

Di sisi lain, Menteri Komunikasi dan Informatika (Menkominfo) Rudiantara pun sudah angkat bicara soal adanya sticker LGBT di media sosial. Dia mengaku sudah mendorong pembahasan itu dalam panel.

"Saya sudah minta dibahas di panel. Kalau panel sudah membahas dan memutuskan diblok ya diblok," jelas dia belum lama ini.

Hingga saat ini belum ada keputusan dari panel, apakah penerbitan sticker itu melanggar undang-undang atau tidak. Oleh karenanya Rudiantara menegaskan tetap menunggu keputusan tim tersebut.

"Saya sebagai kominfo tetap minta pendapat panel. Bahwa itu melanggar UU atau tidak nanti panel yang akan menetapkan," tambahnya.