Better experience in portrait mode.
Iklan - Geser ke atas untuk melanjutkan

Kemenkeu dan Ombudsman Perlu Dilibatkan Susun Aturan Validasi IMEI

Kemenkeu dan Ombudsman Perlu Dilibatkan Susun Aturan Validasi IMEI imei. ©2019 Android Central

Merdeka.com - Aturan validasi International Mobile Equipment Identity (IMEI) masih belum diterbitkan pemerintah. Padahal rencana semula, aturan ini akan terbit pada Agustus 2019.

Aturan IMEI merupakan perumusan dari tiga kementerian yaitu Kementerian Perindustrian (Kemenperin), Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kemenkominfo), dan Kementerian Perdagangan (Kemendag). Aturan ini sebagai jurus baru pemerintah memerangi peredaran ponsel ilegal alias black market (BM). Penerbitan sudah mundur dari rencana awal penerbitan yaitu 17 Agustus lalu.

Pakar teknologi Lucky Sebastian sudah menduga molornya penerbitan aturan ini. Lucky menilai, beberapa pihak perlu dilibatkan. Salah satunya Kementerian Keuangan (Kemenkeu) perlu diikutsertakan dalam perumusan aturan ini.

"Sepertinya kementerian keuangan ini memang harus disertakan karena nantinya menyangkut peraturan seperti pengenaan pajak dari smartphone yang 'diputihkan' atau dibawa dari luar dan didaftarkan," kata Lucky kepada merdeka.com melalui pesan singkat, Rabu (4/9).

Lucky berharap aturan validasi IMEI ini diimplementasikan. Sehingga bisa menjadi payung hukum memperketat pengawasan.

Hanya saja Lucky memberi catatan khusus yang harus menjadi perhatian. Peraturan ini harus bisa menutup lubang dan celah untuk dimanfaatkan pihak yang tidak bertanggungjawab.

"Ini membutuhkan komitmen semua pihak yang terlibat dari kementerian-kementerian yang ikut merumuskan aturan ini, bea cukai, hingga pelaksana seperti operator," tuturnya.

Dia juga menyarankan agar pemerintah menggandeng Ombudsman. Khusus untuk pengawasan.

"Mungkin sebagai bagian pengawasan, Ombudsman juga harus diajak duduk bareng dengan perumus kebijakan aturan blokir IMEI ini agar semua pihak saling bisa memahami dan memberi masukan cara yang terbaik."

Hingga kini baru pihak Kemenkominfo dan Kemendag yang telah menyelesaikan draf peraturan menterinya. Kemenkominfo telah merumuskan pembatasan akses layanan seluler untuk perangkat handphone, komputer genggam, dan tablet (HKT) sedangkan Kemendag soal pengawasan IMEI HKT yang beredar di pasar. Kemenperin dikabarkan masih butuh waktu merumuskan draft soal pengelolaan database IMEI Nasional.

Reporter magang: Joshua Michael

(mdk/noe)
ATAU
Geser ke atas Berita Selanjutnya

Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya

Buka FYP
Pidato Penutup Cak Imin: Tobat Dimulai dari Etika, Jangan Ugal-ugalan dan Mengangkangi Aturan

Pidato Penutup Cak Imin: Tobat Dimulai dari Etika, Jangan Ugal-ugalan dan Mengangkangi Aturan

Pidato Penutup Cak Imin: Tobat Dimulai dari Etika, Jangan Ugal-ugalan dan Mengangkangi Aturan

Baca Selengkapnya
Begini Isi Undang Undang Pemilu Terbaru Tahun 2023 Terbitan Presiden Joko Widodo

Begini Isi Undang Undang Pemilu Terbaru Tahun 2023 Terbitan Presiden Joko Widodo

Berikut isi Undang Undang Pemilu terbaru tahun 2023 terbitan Presiden Joko Widodo.

Baca Selengkapnya
Persaudaraan Jangan Sampai Memudar karena Tidak Bisa Menerima Hasil Pemilu

Persaudaraan Jangan Sampai Memudar karena Tidak Bisa Menerima Hasil Pemilu

Masyarakat Indonesia patut bersyukur dan bersuka cita karena telah melewati proses Pemilu 2024

Baca Selengkapnya
Kamu sudah membaca beberapa halaman,Berikut rekomendasi
video untuk kamu.
SWIPE UP
Untuk melanjutkan membaca.
Demi Perluas Pasar, Perusahaan Internet ini Terapkan Sertifikasi ISO

Demi Perluas Pasar, Perusahaan Internet ini Terapkan Sertifikasi ISO

Ini dilakukan demi memastikan perbaikan kualitas layanan dan keberlanjutan perusahaaan.

Baca Selengkapnya
Ombudsman Temukan Penyimpangan dan Pelanggaran Penggunaan Lahan di IKN Nusantara

Ombudsman Temukan Penyimpangan dan Pelanggaran Penggunaan Lahan di IKN Nusantara

Ombudsman belum melakukan perhitungan nilai kerugian yang dialami masyarakat akibat maladministrasi dalam hal penggunaan lahan.

Baca Selengkapnya
Istana: Tuduhan Kecurangan Pemilu 2024 Harus Diuji, Agar Tak Jadi Narasi Penggiringan Opini

Istana: Tuduhan Kecurangan Pemilu 2024 Harus Diuji, Agar Tak Jadi Narasi Penggiringan Opini

Istana mempersilakan masyarakat melapor ke Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) apabila memang ada kecurangan dalam proses Pemilu 2024.

Baca Selengkapnya
Dapat Izin dari Pemerintah, Bulog Bebas Impor Beras Sepanjang 2024

Dapat Izin dari Pemerintah, Bulog Bebas Impor Beras Sepanjang 2024

Bulog janji penugasan impor beras akan dikelola dengan baik untuk menjaga stabilitas harga beras di pasaran di pasaran.

Baca Selengkapnya
Sebelum Buka Keran Impor, Pemerintah Diingatkan untuk Utamakan Sapi Lokal

Sebelum Buka Keran Impor, Pemerintah Diingatkan untuk Utamakan Sapi Lokal

Timing dari impor tersebut juga harus dipikirkan Kementerian Perdagangan RI.

Baca Selengkapnya
Begini Peran Penting Sertifikasi ISO 9001:2015 untuk Tingkatkan Kinerja Perusahaan

Begini Peran Penting Sertifikasi ISO 9001:2015 untuk Tingkatkan Kinerja Perusahaan

Standar ini memberikan pedoman bagi organisasi atau perusahaan untuk meningkatkan kinerjanya, memenuhi kebutuhan, dan meningkatkan kepuasan pelanggan.

Baca Selengkapnya