Kata Pengamat soal Molornya Aturan Pemblokiran Ponsel BM

Rabu, 4 September 2019 13:07 Reporter : Merdeka
Kata Pengamat soal Molornya Aturan Pemblokiran Ponsel BM Ilustrasi smartphone. ©densnapdealtvshop

Merdeka.com - Memasuki bulan September, aturan validasi International Mobile Equipment Identity (IMEI) masih belum diterbitkan pemerintah. Aturan IMEI merupakan perumusan dari tiga kementerian sekaligus, yaitu Kementerian Perindustrian (Kemenperin), Kementerian Komunkasi dan Informatika (Kemenkominfo), dan Kementerian Perdagangan (Kemendag).

Aturan ini nantinya untuk memerangi peredaran ponsel black market (BM). Penerbitan sudah mundur dari rencana awal penerbitan yaitu 17 Agustus lalu.

Pakar teknologi Lucky Sebastian menanggapi kemunduran ini. Menurutnya, meski sudah mundur, perumusan masih tetap berjalan sesuai rencana. Lucky mengaku Kementerian Keuangan (Kemenkeu) perlu diikutsertakan dalam perumusan aturan ini walau akan berimbas pada lama penerbitan.

"Aturan ini bisa jadi akan lebih molor, jika Kemenkeu turut serta. Sepertinya kementerian keuangan ini memang harus disertakan karena nantinya menyangkut peraturan seperti pengenaan pajak dari smartphone yang "diputihkan" atau dibawa dari luar dan didaftarkan," kata Lucky kepada merdeka.com melalui pesan singkat, Rabu (4/9).

Lucky mengharapkan aturan validasi IMEI ini dapat berjalan dengan tata cara pelaksanaan yang baik dan tegas serta memerlukan pengawasan. Lucky membandingkan aturan ini dengan pendaftaran SIM pra bayar. Baginya, tujuan dan peraturan baik tetapi pada pelaksaannya memiliki banyak lubang.

"Ini membutuhkan komitmen semua pihak yang terlibat dari kementerian-kementerian yang ikut merumuskan aturan ini, bea cukai, hingga pelaksana seperti operator," tuturnya.

Sebelumnya, Ombudsman Republik Indonesia sempat mengkritik aturan IMEI ini. Ombudman menganggap pemerintah seharusnya bisa menjelaskan dahulu rancangan aturan pencegahan penyelundupan ponsel BM serta membuat suatu sistem deteksi dan mitigasi. Menanggapi ini, Lucky menyarankan untuk pemerintah mengikutsertakan Ombudsman di bagian pengawasan.

"Mungkin sebagai bagian pengawasan, Ombudsman juga harus diajak duduk bareng dengan perumus kebijakan aturan blokir IMEI ini agar semua pihak saling bisa memahami dan memberi masukan cara yang terbaik," katanya.

Hingga kini baru pihak Kemenkominfo dan Kemendag yang telah menyelesaikan draft peraturan menterinya. Kemenkominfo telah merumuskan pembatasan akses layanan seluler untuk perangkat handphone, komputer genggam, dan tablet (HKT) sedangkan Kemendag soal pengawasan IMEI HKT yang beredar di pasar. Kemenperin dikabarkan masih butuh waktu merumuskan draft soal pengelolaan database IMEI Nasional.

Reporter magang: Joshua Michael [faz]

Topik berita Terkait:
  1. IMEI
  2. Smartphone
  3. Jakarta
Komentar Pembaca

Merdeka.com sangat menghargai pendapat Anda. Bijaksana dan etislah dalam menyampaikan opini. Pendapat sepenuhnya tanggung jawab Anda sesuai UU ITE.

Be Smart, Read More

Indeks Berita Hari Ini