Merdeka.com - Jason Zhang, President Huawei Cloud & AI Indonesia Business Development, mengatakan, Huawei Indonesia mendapatkan kepercayaan dari Dukcapil dan Kementerian Dalam Negeri untuk memberikan dukungan kontribusi terhadap kebijakan Satu Data Indonesia dan implementasi SPBE di Indonesia.

Implementasi SPBE akan membantu pemerintah untuk merampingkan proses birokrasi, menciptakan transparansi, dan yang terpenting adalah meningkatkan kualitas layanan publik.

"Kami sangat mendukung inisiatif pemerintah tersebut, karena kami percaya bahwa transformasi digital di seluruh sektor akan terwujud berkatnya," ungkap Zhang dalam keterangan resminya, Kamis (8/7).

Perlu diketahui, tujuan utama dari Satu Data Indonesia adalah untuk memungkinkan terselenggaranya aksesibilitas data antar instansi pemerintah serta mendorong transparansi dan akuntabilitas di dalam pemerintahan itu sendiri, serta meningkatkan pelayanan publik.

Penyelenggaraan analitik yang intensif ini membutuhkan pemanfaatan teknologi-teknologi termutakhir dan canggih, seperti solusi berbasis cloud yang dikembangkan oleh Huawei.

"Huawei juga percaya bahwa kualitas SDM merupakan salah satu kunci kesuksesan yang tak kalah penting. Bersama Huawei Indonesia, Dukcapil sedang berfokus pada peningkatan kualitas SDM agar setiap teknologi termutakhir dapat dimanfaatkan sesuai potensinya," jelas Zhang.

Sementara itu, Dirjen Dukcapil Zudan Arif Fakrulloh juga mengakui bahwa dibutuhkan SDM yang terampil dalam menggunakan teknologi terkini, oleh karena itu dibutuhkan adanya koloborasi alih pengetahuan TIK dari beberapa institusi global.

"Antara lain seperti World Bank, Huawei, Unicef dan lain lain lainnya agar kita tidak tertinggal secara teknologi dibanding negara lainnya serta dapat mengimplementasi sistem e-government dengan sistem yang terbaik dan terdepan," kata dia.

SDM Perlu Digenjot

Ketua Umum Asosiasi Data Center Indonesia (IDPRO) Hendra Suryakusuma menyampaikan tantangan terbesar dalam pembangunan dan pengelolaan data center ada pada SDM karena hampir 73 persen downtime operasional data center ini disebabkan oleh personal yang tidak mumpuni.

"Kami di Industri pun merasa kekurangan SDM yang mumpuni, oleh karenanya kami bekerjasama dengan Universitas Indonesia pada fakultas teknik elektronya untuk bisa memiliki kurikulum khusus data center," ungkap Hendra dalam keterangannya, Jumat (2/7).

Ardi Sutedja, Chairman Indoseisa Cyber Security Forum (ICSF) berpendapat bahwa pengadaan SDM untuk pengelolaan data center tidaklah murah. Berkaca dari pengalaman Pusat Komando Siber Nasional Amerika Serikat, butuh waktu lima tahun untuk membangun SDM yang mumpuni padahal anggaran yang disediakan berlimpah dan infrastrukturnya lengkap tersedia.

"Jadi dalam pengadaan Pusat Data Nasional ini tidak sesederhana bahwa, ini ada anggarannya. Tapi siapa yang menjalankan, SDM-nya mana. Peningkatan kemampuan SDM ini penting terlebih untuk mencegah kebocoran data?" ungkap Ardi.

Lebih lanjut Ardi menanyakan mengapa Pemerintah tidak memberdayakan data center milik pelaku usaha di industri? Data center yang dimiliki pelaku usaha sudah mampu memenuhi spesifikasi Pusat Data Naisonal. Kapasitasnya pun tersedia. Pola pikir reinventing the wheel yang selama ini diterapkan Pemerintah adalah ancaman serius bagi kemajuan bangsa dan negara.

Ardi khawatir apabila ada campur tangan asing dalam pembangunan Pusat Data Nasional ini, karena data center ini akan menjadi "rumah" bagi seluruh data pemerintahan. Ardi mempertanyakan siapa yang akan bertanggung jawab apabila terjadi peretasan dan kebocoran data.