Hari ini, Facebook direncanakan bertemu DPR terkait kebocoran data pengguna
Merdeka.com - Kasus bocornya data pengguna Facebook di Indonesia terus bergulir. Hari ini, Selasa (17/4), perwakilan Facebook Indonesia pun akan bertemu dengan Komisi I DPR.
Agenda pertemuan itu diketahui dari laman resmi DPR. Rencananya, perwakilan Facebook yang akan hadir adalah Kepala Kebijakan Publik Facebook Indonesia, Ruben Hattari dan VP of Public Policy Facebook Asia Pacific.
Sebelumnya, Facebook direncanakan hadir pada Rabu (14/4) lalu. Namun karena pihak Facebook Indonesia ingin memanggil perwakilan dari Asia Pacific, maka pertemuan itu ditunda.
Dalam pertemuan itu, Parlemen RI akan mendengarkan penjelasan dari pihak Facebook terkait dengan dugaan kebocoran 1 juta data pengguna Facebook di Indonesia.
Ketua Komisi I DPR RI Abdul Kharis Almasyari mengatakan, persoalan kebocoran 1 juta data pengguna Facebook Indonesia gara skandal Cambridge Analytica (CA) merupakan hal yang tak wajar. Terlebih, kebocoran data Facebook belum tahu di mana muaranya.
Terkait sanksi, DPR menyerahkan sepenuhnya kepada Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kemkominfo). Sejauh ini pihak Kemkominfo sendiri telah melayangkan sanksi administrasi berupa teguran dan Surat Peringatan (SP).
"Kami belum bisa mengatakan cukup atau tidak sebelum mendengarkan penjelasan dari Facebook. Bisa jadi kalau tak cukup, kita minta Kemkominfo memberikan sanksi lebih," kata Abdul Kharis.
Asal muasal kebocoran masif data Facebook ini diungkap oleh Christopher Wylie, mantan kepala riset Cambridge Analytica, pada koran Inggris, The Guardian, Maret 2018 lalu. Menggunakan aplikasi survei kepribadian yang dikembangkan Global Science Research (GSR) milik peneliti Universitas Cambridge, Aleksandr Kogan, data pribadi puluhan juta pengguna Facebook berhasil dikumpulkan dengan kedok riset akademis.
Data itulah yang secara ilegal dijual pada Cambridge Analytica dan kemudian digunakan untuk mendesain iklan politik yang mampu mempengaruhi emosi pemilih. Konsultan politik ini bahkan menyebarkan isu, kabar palsu dan hoaks untuk mempengaruhi pilihan politik warga. Induk perusahaan Cambridge Analytica yakni Strategic Communication Laboratories Group (SCL) sudah malang melintang mempengaruhi pemilihan di 40 negara di seluruh dunia, termasuk Indonesia.
Sebagaimana diketahui, berdasarkan siaran pers Facebook, Rabu (4/4), mereka mengakui bahwa terdapat 87 juta data yang dimungkinkan disalahgunakan oleh CA. Dari 87 juta data yang kebobolan, sebagian besar adalah pengguna Facebook dari Amerika Serikat atau sekitar 81,6 persen data disalahgunakan. Selain Amerika Serikat, ada beberapa negara termasuk Indonesia.
Indonesia masuk urutan ketiga data yang disalahgunakan. Sekitar 1,3 persen dari 87 juta. Di atas Indonesia, ada Filipina yang kemungkinan besar penyalahgunaan data pengguna dari negeri itu sekitar 1,4 persen. Selain ketiga negara itu di antaranya Inggris, Mexico, Kanada, India, Brazil, Vietnam, dan Australia.
(mdk/ara)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Jokowi Bilang Data Pertahanan Bersifat Rahasia, Anies: Jangan Berlindung Dalam Kerahasiaan Ketika Tak Bisa Jelaskan
Menurut Anies, jawaban data itu sebetulnya simpel dan sederhana. Tinggal dibuka saja data yang bisa dibuka atau tidak bisa dibuka ke publik.
Baca SelengkapnyaPresiden Jokowi: Data Penerima Bantuan Pangan Bulog Ditambah 8 Persen
Presiden Jokowi menyampaikan kenaikan jumlah penerima bantuan untuk alokasi mulai awal tahun 2024 sebesar 8% dari data penerima sebelumnya.
Baca SelengkapnyaBulog Bersama Presiden Jokowi dan Bapanas Luncurkan Bantuan Pangan 2024
Penyaluran perdana Bantuan Pangan Beras 2024 ini diserahkan langsung oleh Presiden Jokowi.
Baca Selengkapnyavideo untuk kamu.
Menelusuri Perbedaan Perolehan Suara PSI antara C1 dan Data Sirekap
Pada 26 Februari lalu, partai yang diketuai oleh putra bungsu Presiden Jokowi itu hanya memperoleh 2.001.493 suara atau 2,68 persen.
Baca SelengkapnyaPAN Sesalkan Data Pertahanan Diumbar saat Debat: Mungkin Capres Lain Cocok Jadi Gubernur dan Dosen
PAN menilai Indonesia penting memiliki Presiden seperti Prabowo Subianto yang mengerti dan memahami tentang geopolitik, pertahanan dan keamanan.
Baca SelengkapnyaPimpinan DPR Tegaskan Gubernur Jakarta Tetap Dipilih Rakyat
DPR sudah menerima daftar inventarisasi masalah (DIM) dari pemerintah.
Baca SelengkapnyaAnies-Ganjar Kompak Minta Prabowo Buka Data Pertahanan, Ini Aturan UU yang Bersifat Rahasia Negara
Dalam debat ketiga Pilpres 2024, Prabowo sempat enggan membuka data pertahanan. Apakah ini alasannya?
Baca SelengkapnyaMedia Sosial Mulai Hangat Jelang Pemilu 2024, Ini Pesan Kapolri
Jenderal Bintang Empat tersebut pun mewanti-wanti pentingnya menjaga kerukunan dan perdamaian selama proses pemilu.
Baca SelengkapnyaJK soal Anies Dilaporkan ke Bawaslu: Datanya dari Pak Jokowi, Keduanya Diperiksa Rame Negeri Ini
Laporan itu bagus apabila diproses oleh Bawaslu, karena sumber datanya dari Jokowi.
Baca Selengkapnya