Merdeka.com - Wakil Ketua Komisi I DPR RI, Hanafi Rais mengatakan, keberadaan data center perusahaan asing wajib ada di Indonesia. Jika hal tersebut tidak dilakukan, maka tak ada lagi kedaulatan atas informasi di Indonesia. Pernyataannya itu merujuk pada wacana pemerintah yang telah meninjau aturan agar data center tak perlu ada di Indonesia.

Aturan tersebut yakni Peraturan Pemerintah No. 82 Tahun 2012 tentang Transaksi Elektronik pasal 17 Ayat 2. Dalam aturan itu menyebutkan Penyelenggara Sistem Elektronik untuk pelayanan publik wajib menempatkan pusat data dan pusat pemulihan bencana di wilayah Indonesia untuk kepentingan penegakan hukum, perlindungan, dan penegakan kedaulatan negara terhadap data warga negaranya.

"Itu gak bisa. Itu sudah menjadi syarat sahnya industri telekomunikasi atau OTT. Termasuk data center, server, untuk ada di Indonesia. Hal itu karena dengan adanya data center di Indonesia kita itu punya kedaulatan atas informasi," katanya kepada Merdeka.com usai acara diskusi di Jakarta, Rabu (05/10).

Dia mengatakan, jika nantinya data center berada di Indonesia, maka perusahan over the top (OTT) asing tak akan bisa lari dari kewajiban mereka. Misalnya saja soal pajak.

"Yang terjadi saat ini misalnya, kita berkeluh kesah karena OTT tidak bisa dikenakan pajak dan mencari keuntungan begitu saja di Indonesia serta lewat begitu saja. Salah satu persyaratan ya itu harus ada di Indonesia," ujar putra Amien Rais ini.

"Jangan apa-apa dipandang dengan efisiensi bisnis, maka negara itu dirugikan. Jadi sebaiknya kedaulatan negara ini harus dijaga. Soal efisiensi itu bisa mengikuti bukan di balik paradigmanya," tambahnya.

Meski begitu, pihaknya mengakui belum secara detail membicarakan perihal ini kepada Menteri Komunikasi dan Informatika (Menkominfo), Rudiantara.

"Ini belum dibicarakan. Tunggu ide ini menggelinding dulu baru akan kita bicarakan khusus dengan Menkominfo," tukasnya.