Merdeka.com - Penetapan aturan tarif standar dengan nilai yang wajar dan melegalitaskan angkutan ojek online, adalah suara yang dipekikan pengemudi ojek online kala melakukan demo di sebrang Istana Merdeka, Selasa (28/3), kemarin.

Demo yang dilakukan itu, ternyata membuat Presiden Jokowi mengajak perwakilan dari pendemo untuk diajak duduk bersama. Mereka pun mulai mengeluarkan unek-unek di hadapan Presiden Jokowi, Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi, Menteri Sekretaris Negara Pratikno, dan Kepala Staf Kepresidenan Moeldoko.

Tak lama berselang, Managing Director Grab Indonesia, Ridzki Kramadibrata mengeluarkan pernyataannya terkait demo yang dilakukan oleh seluruh ojek online, termasuk Grab. Dikutip dari Liputan6.com, pihak Grab menghargai hak setiap warga negara, termasuk mitra pengemudi untuk menyampaikan pendapat selama dilakukan secara damai dan dalam koridor hukum yang berlaku.

"Grab selalu membuka jalur komunikasi dua arah secara rutin untuk menerima aspirasi, umpan balik, dan masukan dari para mitra pengemudi, baik melalui pertemuan tatap muka seperti forum atau kunjungan ke basecamp para mitra," jelasnya.

Selain itu, untuk lebih memudahkan komunikasi dua arah, pihaknya juga membuka sejumlah kanal seperti media sosial, blog, termasuk grup dari aplikasi pesan instan antara mitra pengemudi dan tim operasional Grab. Karenanya, ia menyarankan para mitra pengemudi menggunakan jalur tersebut untuk berkomunikasi.

"Kami menghargai kerja keras para mitra pengemudi dan terus berinovasi demi meningkatkan kesejahteraan para mitra pengemudi yang tergabung dalam platform Grab. Bersama mereka, kami akan melanjutkan upaya perwujudan misi-misi, termasuk komitmen taraf hidup mitra pengemudi Grab," tuturnya.

Di sisi lain, Presiden Jokowi meminta ada patokan harga bagi para pengemudi ojek online sebagai solusi dari perang tarif yang dikeluhkan para pengemudi.

"Memang harus ada patokan harga bawah, harga atas. Mungkin ke situ, tapi belum. Besok akan diputuskan setelah pertemuan dilakukan," katanya dikutip dari Antara.

Terkait hal itu, Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi mengatakan bahwa mediasi akan dilakukan pada Rabu pukul 16.00 WIB.

"Yang dikeluhkan tarifnya kemurahan, sekarang itu Rp 1.600 per kilometer jadi enam kilometer itu baru dapat Rp 10.000 jadi mereka merasa kurang, usulnya jadi Rp 2.500 per kilometer," kata Budi.

Sumber: Liputan6.com