Merdeka.com - Abdul Kharis Almasyhari, Ketua Panitia Kerja (Panja) Rancangan Undang-Undang (RUU) Perlindungan Data Pribadi (PDP) DPR RI mengatakan, pihaknya bersama pemerintah mulai membahas kembali RUU PDP. Hal ini dilakukan salah satunya untuk mencari titik temu mengenai lembaga pengawas perlindungan data pribadi.

"Kami sudah mulai kembali rapat membahas RUU PDP bersama pemerintah," kata Abdul di Kompleks Senayan, Jakarta, Selasa (25/5).

Salah satu penyebab utama RUU PDP ini terkatung-katung adalah titik temu antar pemerintah dan DPR tentang lembaga pengawas perlindungan data pribadi. Pemerintah menginginkan jika lembaga pengawas perlindungan data pribadi itu berada di bawah komando Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kemkominfo). Sementara, DPR tetap kukuh agar lembaga tersebut berdiri independen.

"Belum ada titik temu. tapi kita sepakat untuk mencari titik temu bersama-sama lagi," jelas dia.

Kharis pun yakin, jika persoalan lembaga pengawas telah mencapai titik temu, RUU PDP yang sudah lama terkatung-katung dapat segera disahkan. Sebab, DIM RUU PDP yang belum dibahas berkaitan dengan lembaga pengawas perlindungan data pribadi tersebut.

"Kalau ini bisa diselesaikan maka DIM sisanya akan secepatnya diselesaikan dan Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi mudah-mudahan bisa segera disahkan," katanya.