Merdeka.com - Kondisi industri telekomunikasi di Indonesia saat ini sedang dihadapkan pada permasalahan yang cukup berat. Di antara para penyelenggara telekomunikasi terjadi persaingan yang kurang sehat, dimana promosi tarif hingga perang harga yang berlangsung sepanjang tahun.

Menurut anggota Badan Regulasi Telekomunikasi Indonesia (BRTI) Muhammad Ridwan Effendi, di satu sisi ini, pengguna merasa enak dengan tarif murah ini, tetapi sesungguhnya dalam jangka panjang, ini akan menjadi bumerang, baik bagi penyelenggara telekomunikasi maupun bagi pengguna.

"Penyelenggara akan kesulitan untuk mengembangkan layanan, yang pada akhirnya pengguna tidak akan merasakan kualitas telekomunikasi yang baik," ungkapnya kepada merdeka.com, Senin (20/1).

Menanggapi hal itu, Indonesia Telecommunication User Group (IDTUG) mendukung sikap regulator yang akan mengatur tariff demi menjaga kualitas layanan operator.

Lembaga di bawah International Telecommunication User Group (INTUG) itu meminta Kominfo dan BRTI menindak tegas terhadap yang memasang iklan menyesatkan ke masyarakat dan regulator harus melakukan intervensi kebijakan tarif.

"Industri telekomunikasi adalah industri yang mengatur sehingga segala sesuatunya harus ada aturan dan sanksi yang jelas. Regulator melakukan intervensi terhadap kebijakan tarif yang sudah mulai ngawur," ujar Sekjen IDTUG Muhammad Jumadi.

Menurut dia, regulator harus mengkoordinasikan hal ini dengan Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia (YLKI) dan Badan Perlindungan Konsumen Nasional (BPKN) karena perang tarif hanya membuat kualitas layanan makin tidak diperhatikan operator.

Selain itu, tambah Jumadi, regulator secara tegas harus mengawasi penerapan QoS (Quality of Service) layanan telekomunikasi, dan dari waktu ke waktu menaikkan standard QoS, agar tidak kalah dengan negara lainnya.