Better experience in portrait mode.
Iklan - Geser ke atas untuk melanjutkan

Di Depan DPR RI, Menkominfo Lanjutkan Agenda Bangun Infrastruktur Digital

Di Depan DPR RI, Menkominfo Lanjutkan Agenda Bangun Infrastruktur Digital Menkominfo Johnny G. Plate. ©2021 Merdeka.com

Merdeka.com - Menteri Komunikasi dan Informatika (Menkominfo) Johnny G. Plate memaparkan capaian dan rencana pembangunan infrastruktur untuk mempercepat transformasi digital di Indonesia.

Menteri Johnny menyatakan capaian pembangunan infrastruktur teknologi informasi dan komunikasi (TIK), salah satunya penyediaan Base Transceiver Station (BTS) yang saat ini telah beroperasi 1.682 BTS aktif.

"Di tahun 2021 Kementerian Kominfo akan menyelesaikan pembangunan 4.200 BTS, saat ini sedang dalam proses konstruksi, dan dilanjutkan di tahun 2022 sebanyak 3.704 BTS baru," ujarnya dalam Rapat Kerja bersama Komisi I DPR-RI, di Ruang Rapat Komisi I DPR-RI, Senayan, Jakarta, belum lama ini.

Menurut Menteri Johnny, penyelesaian pembangunan BTS hingga tahun 2024 nanti diharapkan total keseluruhan sebanyak 9.586 BTS telah terbangun dan beroperasi penuh.

"Selain BTS, Palapa Ring pada tahun 2021 memiliki total jaringan sepanjang 12.229 km," ungkapnya.

Mengenai penyediaan akses internet, Menkominfo menjelaskan penyediaan akses internet baru saat ini berjumlah 4.574 titik pada tahun 2021. Data tersebut melengkapi 11.817 titik akses internet yang telah tersedia sebelumnya.

"Di Tahun 2022 akan dilakukan penggelaran akses 22.000 titik secara masif dan terus meningkat tiap tahunnya hingga tersedia 78.391 titik akses internet pada akhir tahun 2024 nanti," tandasnya.

Berkaitan dengan optimasi pemanfaatan Palapa Ring tahun 2022 juga akan dilakukan integrasi Palapa Ring Integrasi dengan usulan total jaringan sepanjang 12.083 km atau sekitar 40%. Adapun masing-masing terdiri dari 8.203 km kabel darat dan kabel laut sepanjang 3.880 KM.

"Konstruksi dan pergelaran yang akan dilakukan dari tahun 2022 sampai dengan tahun 2023 meliputi nilai total capital expenditure sekitar Rp8,6 triliun dengan kebutuhan anggaran Rp3,5 triliun untuk tahun 2022 dan 5,1 triliun di tahun 2023," jelas Menteri Johnny

Sedangkan untuk penyediaan kapasitas satelit, Menkominfo menyebutkan saat ini telah tersedia dan beroperasi satelit berkapasitas 21 gigabyte per second (Gbps).

"Di tahun 2021, Kominfo akan menambahkan kapasitas sebesar 9 Gbps, tahun 2022 dilakukan penambahan 7 Gbps. Dan sampai tahun 2024 nanti akan tersedia kapasitas satelit sekitar 117 gigabyte per second," ujarnya.

Selanjutnya, program Pusat Monitoring Pos, Telekomunikasi dan Penyiaran. Menurut Menteri Johnny, pada tahun 2021 pengukuran quality of service layanan telekomunikasi akan menjangkau 514 kabupaten dan kota. Sedangkan di tahun 2022 akan dilakukan penambahan dashboard yang menyediakan data pos dan penyiaran.

"Sehingga di tahun 2024 diharapkan pusat monitoring pos, telekomunikasi dan penyiaran beroperasi maksimal," jelasnya.

Menurut Menkominfo, Pemerintah menargetkan Analog Switch Off (ASO) dalam program digitalisasi penyiaran pada 2 November 2022 nanti. Salah satu yang disiapkan dengan mendorong digitalisasi penyiaran melalui penyediaan peralatan di 15 wilayah yang belum melakukan penyelenggaraan penyiaran multipleksing.

"Selain itu juga melakukan revitalisasi di 206 lokasi pemancar TVRI, dan memberikan set top box untuk beberapa rumah tangga yang membutuhkan," paparnya.

(mdk/faz)
ATAU
Geser ke atas Berita Selanjutnya

Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya

Buka FYP
Menkominfo: Persiapan Penerapan KTP Digital Ditargetkan Rampung Akhir Februari 2024

Menkominfo: Persiapan Penerapan KTP Digital Ditargetkan Rampung Akhir Februari 2024

Implementasi layanan Identitas Kependudukan Digital (IKD) atau Digital ID sedang dipersiapkan pemerintah.

Baca Selengkapnya
Pemerintah Jokowi Bangun Jalan Tol Pelayanan Publik, Apa Itu?

Pemerintah Jokowi Bangun Jalan Tol Pelayanan Publik, Apa Itu?

Setidaknya, ada beberapa langkah penting yang menjadi panduan transformasi digital layanan pemerintah.

Baca Selengkapnya
Menkominfo: Indonesia Digital Hanya Terwujud jika NU Sudah Digital

Menkominfo: Indonesia Digital Hanya Terwujud jika NU Sudah Digital

Pertemuan itu membahas kerja sama bidang digitalisasi khususnya program pengembangan talenta digital bagi warga nahdiyin.

Baca Selengkapnya
Kamu sudah membaca beberapa halaman,Berikut rekomendasi
video untuk kamu.
SWIPE UP
Untuk melanjutkan membaca.
Luhut Dapat Mandat dari Jokowi, Percepat Digitalisasi Kementerian Lembaga

Luhut Dapat Mandat dari Jokowi, Percepat Digitalisasi Kementerian Lembaga

Percepatan tersebut bertujuan mencegah pemborosan belanja untuk infrastruktur digital.

Baca Selengkapnya
Jubir TKN Sindir Slepetonomics Cak Imin: Lebih Akademik Hilirisasi Digital Milik Mas Gibran

Jubir TKN Sindir Slepetonomics Cak Imin: Lebih Akademik Hilirisasi Digital Milik Mas Gibran

Dahnil menjelaskan bahwa hilirisasi digital adalah penggunaan device bahkan hingga ke jaringan yang akan dibuat oleh putra-putri Indonesia.

Baca Selengkapnya
Digitalisasi Layanan, Kemendagri Bagikan Laptop ke Pemda Seluruh Indonesia

Digitalisasi Layanan, Kemendagri Bagikan Laptop ke Pemda Seluruh Indonesia

Pemerintah tengah gencar memperbaiki birokrasi dan pelayanan optimal kepada masyarakat

Baca Selengkapnya
Ini Tiga Faktor Utama Wujudkan Generasi Pengguna Digital yang Kuat

Ini Tiga Faktor Utama Wujudkan Generasi Pengguna Digital yang Kuat

Komisi I DPR RI berkomitmen penuh untuk terus mendorong program-program pengembangan peningkatan kualitas generasi Indonesia.

Baca Selengkapnya
Jokowi Minta Belanja Infrastruktur Digital Ditekan: Tak Ada Lagi Aplikasi Baru

Jokowi Minta Belanja Infrastruktur Digital Ditekan: Tak Ada Lagi Aplikasi Baru

Presiden Jokowi meminta agar aplikasi kementerian/lembaga disederhanakan.

Baca Selengkapnya
Menteri 'Ujung Tombak' Jokowi Kompak Kenakan Busana Hitam saat Nyoblos, Ada Apa?

Menteri 'Ujung Tombak' Jokowi Kompak Kenakan Busana Hitam saat Nyoblos, Ada Apa?

Sri Mulyani diandalkan dalam mengurus keuangan negara, Basuki menjadi tumpuan Jokowi dalam pembangunan infrastruktur.

Baca Selengkapnya