Merdeka.com - Dina Artarini, Chief Legal Officer DANA Indonesia mengatakan, pihaknya begitu perhatian terhadap beragam kemungkinan yang mengancam pengguna dalam sistem keuangan digital. Salah satunya adalah melakukan verifikasi pengguna sesuai dengan identitas penduduk resmi, hingga membekali setiap karyawan mengenai edukasi Anti-Money Laundering dalam proses bisnis yang berlangsung.

"Kami akan patuh mengikuti proses yang berlaku dan berkomitmen untuk mendukung penuh berjalannya proses ini hingga akhir dengan menyampaikan praktik terbaik termasuk pemanfaatan regtech dalam penerapan prinsip KYC dan implementasi tindak pencegahan pencucian uang (TPPU) dan pendanaan terorisme (TPPT) dalam penyelenggaraan sistem pembayaran. Besar harapan kami, keterlibatan DANA mampu menyempurnakan langkah Indonesia menjadi negara dengan integritas dan stabilitas sistem keuangan yang diakui dengan mendukung penuh pencegahan TPPU dan TPPT pada sektor keuangan," jelas dia dalam keterangan persnya, Jumat (5/8).

Sejalan dengan salah satu prinsip DANA dalam memberi layanan keuangan digital, yaitu keamanan, DANA juga senantiasa memperkuat sistem keamanannya dengan menerapkan zero data sharing policy, mengadopsi sistem berstandar internasional seperti sertifikasi ISO 27001:2013 maupun PCI-DSS, dan memitigasi risiko lewat teknologi Risk Engine.

"Kini, kemudahan proses KYC untuk melakukan verifikasi juga didukung oleh hadirnya DANA VIZ (Visual Identity AuthoriZation) yang mampu mengautentifikasi wajah tidak hanya untuk melakukan login aplikasi, tetapi juga untuk membayar transaksi," ungkap Dina.

Dengan begitu, bertransaksi menggunakan DANA semakin aman dan juga memenuhi penguatan pelaksanaan APU PPT di mana pengguna terlindungi atas keamanan dana, data, serta adanya verifikasi atas transaksi miliknya.

"Selain terus mengoptimalkan layanan keuangan digital DANA, kami masih akan terus bekerja sama secara berdampingan dengan seluruh pihak terkait untuk menyukseskan agenda Pemerintah, untuk menjadikan Indonesia sebagai anggota penuh FATF hingga keputusan FATF yang direncanakan jatuh pada Februari 2023 mendatang," tutup Dina.