Merdeka.com - Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN) resmi dibentuk. Pembentukannya itu, termaktub dalam Perpres Nomor 133 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 53 Tahun 2017 tentang Badan Siber dan Sandi Negara.

Rabu, (3/1) lalu di Istana Merdeka, Presiden Jokowi melantik Mayjen (Purn) TNI, Djoko Setiadi sebagai Kepala BSSN. Dengan dilantiknya Kepala BSSN, stakeholder terkait pun berharap kinerja BSSN bisa maksimal.

Menurut Ketua Umum Asosiasi Penyelenggara Jasa Internet Indonesia (APJII), Jamalul Izza, keamanan siber di Indonesia saat ini sangat tidak di monitor atau dijaga, apalagi dilakukan penanganan bila ada serangan.

"Ibarat nya pos-pos perbatasan siber Indonesia saat ini tidak ada penjaganya," katanya melalui pesan singkat, Sabtu (6/1).

Terlebih lagi, dilanjutkannya, keamanan di dalam wilayah siber Indonesia itu sendiri belum dilakukan oleh siapapun. Hal inilah yang dirasa adalah akan menjadi tugas utama BSSN itu sendiri.

Berdasarkan data dari ID-SIRTII, serangan siber dari tahun ke tahun terus meningkat. Di tahun 2015 misalnya, terdapat kurang lebih 28 juta serangan siber ke Indonesia. Jumlah itu meningkat di tahun 2016 menjadi 135 juta serangan.

“Ibarat BSSN akan menjadi matra ke empat dari pertahanan dan keamanan kita setelah darat, laut dan udara," jelasnya.

Terlepas itu, Jamal mengatakan apresiasi APJII terhadap langkah pemerintah membentuk BSSN dan pada akhirnya menentukan pemimpin lembaga negara tersebut.

“Yang selanjutnya kita harapkan segera terjadi adalah melengkapi struktur organisasi yang bisa mengakomodasi peran semua pihak baik pemerintah dan non pemerintah yang memang terkait secara tupoksi siber dalam struktur resmi BSSN. Juga pada akhirnya memulai fungsi BSSN itu sendiri,” terangnya.

Sementara itu, Kepala BSSN Mayjen (Purn) TNI, Djoko Setiadi, mengatakan dalam waktu dekat BSSN akan mengundang stakeholder terkait untuk menyinergikan tugas-tugas dan tanggung jawab.

Sebagaimana diketahui, tugas BSSN memiliki irisan yang sama dengan beberapa lembaga atau departemen di dalam suatu institusi. Misalnya saja dengan Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kemkominfo), Kepolisian, BIN, dan TNI.

"Sesuai arahan, kita mengindari duplikasi dan perbedaan-perbedaan. Makanya kita diperintahkan bergandengan dengan BIN, Kemkominfo, dan stakeholder lain. Jadi bisa saling mengisi," ungkapnya.