Merdeka.com - Walaupun sempat terjadi beda pendapat antara Kominfo dan Kementerian Perdagangan tentang peredaran dan penyitaan BlackBerry Q10, namun kabar terbaru katakan perangkat tersebut siap edar di minggu ke-3 Juni mendatang.

Selain Z10, Q10 merupakan salah satu perangkat yang juga akan siap dipasarkan di Indonesia. Namun, menurut Kementerian Perdagangan berpendapat BlackBerry Q10 belum resmi masuk ke Indonesia sehingga peredarannya di pasar dianggap ilegal dan harus disita.

Sedangkan menurut Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo), Q10 udah mengantongi sertifikat perangkat dari Kemenkominfo No. 28930/SDPPI/2013. Dengan keluarnya hasil pengujian ini, maka Q10 secara resmi dapat dijual di pasar Indonesia.

Kabar terbaru menyebutkan bahwa perangkat besutan vendor asal Kanada ini ternyata sudah siap dipasarkan di Indonesia pada minggu ke-3 Juni mendatang.

Namun, tetap saja, peredarannya tersebut masih harus menunggu surat izin edar dari Kementerian Perdagangan yang mewajibkan untuk mendaftar nomor IMEI sebelum produk diimpor.

Jadwal perilisan tersebut memang tak disebutkan secara spesifik oleh Manager PR BlackBerry Indonesia Yolanda Nainggolan, namun dia membersitkan bahwa BlackBerry Q10 dipastikan akan dirilis tidak lama lagi.

Dari informasi yang beredar di kalangan operator dan distributor, proses pre-order nampaknya sudah mulai dapat dilakukan di awal Juni 2013 meski baru di launching Minggu ke-3 Juni.

Informasi tersebut juga mengungkapkan jika dibandingkan dengan harga jual Z10 di Indonesia yang dipasarkan dengan harga sekitar Rp 7 jutaan, maka Q10 diperkirakan tidak akan jauh berbeda.

Kalaupun lebih mahal dibanding Z10, maka Q10 tidak akan dijual lebih dari angka Rp 7,5 juta mengingat Indonesia merupakan pasar yang menjadi jangkar adopsi BlackBerry di dunia.

Sebelumnya, penjual ponsel pintar dan pengguna resah terkait dengan rencana Kementerian Perdagangan yang akan menyita BlackBerry Q10 yang dijual dan dipakai masyarakat.

Boni Angga Budiman, Sekjen Asosiasi Pengusaha dan Importir Telepon Genggam (Aspiteg), mengatakan secara prinsip mendukung langkah pemerintah.

"Tapi kita mengingatkan, perizinan berupa buku manual, label, postel untuk Q10, sudah diterbitkan, kiranya mesti jelas dulu kriteria penyitaannya, sekarang masyarakat dan pedagang resah, mengenai Q10, harusnya pemerintah menjelaskan kriteria yg jelas tentang Q10," tegasnya.