Badan cyber terbentuk, penyadapan Presiden RI tak terulang lagi
Merdeka.com - Menurut pakar teknologi informasi, Ruby Alamsyah, rencana pemerintah akan membentuk Badan Cyber Nasional (BCN) diharapkan mampu menjadi wadah yang bisa mengkoordinasi seluruh ancaman di dunia cyber.
"Karena isinya multi stakeholder, diharapkan dapat menjadi sebuah badan yang mengkoordinasi secara optimal ancaman-ancaman di dunia cyber," ujarnya saat dihubungi Merdeka.com melalui pesan singkat, Rabu (03/06).
Pasalnya, kata dia, cikal bakal usulan pembuatan BCN didahului dengan pembentukan Desk Ketahanan dan Keamanan Informasi Cyber Nasional (DK2ICN) atau biasa disebut Desk Cyber, di bawah Kemenko Polhukam, tepatnya di bawah Deputi VII. Desk Cyber sudah dibentuk sejak awal 2014, di mana anggotanya adalah multi stakeholder (praktisi, akademisi, penegak hukum, TNI).
"Kebutuhan adanya Desk Cyber dan juga BCN nantinya, diharapkan dapat menjadi pusat penanganan insiden Cyber yang terkait Infrastruktur Penting Nasional," jelas Ruby.
Ruby pun melanjutkan bahwa dengan adanya BCN, BCN harus fokus kepada keamanan terhadap infrastruktur penting nasional. Dirinya pun berharap agar dengan dibentuknya BCN, sudah tidak ada lagi permasalahan tentang penyadapan presiden.
"Diharapkan kejadian seperti penyadapan terhadap Ring 1 atau Presiden RI tidak terjadi lagi, begitu juga penyadapan terhadap orang-orang atau instansi penting lainnya, infrastruktur penting nasional tidak mudah diganggu atau disabotase oleh pihak asing, dan lain-lain," terangnya.
Pakar IT itu pun cukup optimis jika BCN ini mampu meredam persoalan-persoalan yang krusial di wilayah cyber.
"Kalau koordinasi berjalan mestinya tinggi optimisnya," singkatnya.
(mdk/bbo)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Jokowi Puji BRI: Sekarang Agen BRILink Ambil Alih Peran Rentenir
Kepala Negara mengapresiasi langkah digitalisasi yang berhasil menyentuh masyarakat kecil.
Baca SelengkapnyaMasa Jabatan Segera Habis, Jokowi Instruksikan Pembangunan Portal Nasional Dipercepat
Pemerintah akan membuat portal nasional yang mengintegrasikan berbagai layanan.
Baca SelengkapnyaJokowi Tekan Aturan Percepatan Transformasi Digital, Begini Isinya
Pertimbangan penerbitan perpres itu untuk mendorong terwujudnya pelayanan publik berkualitas dan terpercaya.
Baca Selengkapnyavideo untuk kamu.
Sekjen Kementerian ATR/BPN Targetkan Bali Menjadi Provinsi Full Layanan Elektronik
Kementerian ATR/BPN terus meningkatkan layanan pertanahan secara elektronik.
Baca SelengkapnyaBantah Sindiran Anies, Airlangga Tegaskan Indonesia Dianggap Leader Negara di Selatan
Presiden Jokowi bahkan melawat langsung untuk mendorong perdamaian antara Rusia dan Ukraina.
Baca SelengkapnyaLuhut Dapat Mandat dari Jokowi, Percepat Digitalisasi Kementerian Lembaga
Percepatan tersebut bertujuan mencegah pemborosan belanja untuk infrastruktur digital.
Baca SelengkapnyaKantah Kabupaten Badung Terbitkan Sertifikat Elektronik untuk Masyarakat
Presiden RI Joko Widodo menerbitkan sertifikat tanah elektronik pada Desember 2023.
Baca SelengkapnyaPentingnya Peran Perempuan dalam Keluarga Mencegah Kejahatan Digital
Mencegah pencurian data pribadi dengan meningkatkan pengamanan mulai dari gadget sendiri.
Baca SelengkapnyaProyek Strategis Nasional Tak Selesai di Tahun 2024, Menko Airlangga: Akan Tetap Dilanjutkan
Presiden Jokowi juga mengatakan bahwa ada 42 PSN yang dinilai tidak akan selesai di tahun 2024 akan tetap dilanjutkan.
Baca Selengkapnya