Merdeka.com - Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kemenkominfo) tengah mengkaji aturan penyediaan layanan telekomunikasi di dalam pesawat, terutama menyangkut teknologi, aspek bisnis, dan penarifan.

Dirjen Sumber Daya dan Perangkat Pos dan Informatika (SDPPI) Muhammad Budi Setiawan mengatakan sudah banyak operator dan vendor yang mengajukan izin menyediakan layanan seluler di pesawat menggunakan frekuensi yang digunakan untuk penerbangan.

"Secara teknologi tidak masalah. Namun, yang akan kita atur adalah aspek bisnis, seperti interkoneksi, penarifan, dan jumlah operator yang bisa memberi layanan dalam satu pesawat," tuturnya di sela-sela penandatanganan nota kesepakatan antara Kemenkominfo dengan Kemenhub soal penggunaan spektrum frekuensi untuk penerbangan, Jumat (26/4).

Menurut dia, sudah ada vendor pesawat seperti Boeing dan vendor TI yaitu Panasonic yang sudah menyediakan fasilitas itu. Namun, tambahnya, karena di Indonesia regulasinya belum mengizinkan, maka setiap kali melewati wilayah Indonesia, layanan telekomunikasi dalam pesawat itu seharusnya dimatikan.

Sementara itu, Dirjen Perhubungan Udara, Hari Bakti mengatakan maskapai yang sudah mengajukan sertifikasi untuk pemberian layanan telekomunikasi dalam pesawat adalah Garuda dan Lion.

"Harus disertifikasi, terutama menyangkut peralatan yang ada, karena menyangkut keselamatan penumpang," ujarnya.

Di tempat yang sama, Ketua Umum Asosiasi Penyelenggara Jasa Internet Indonesia (APJII) Sammy Pangerapan mengungkapkan menelepon dalam pesawat seharusnya dilarang karena sangat mengganggu kenyamanan penumpang lainnya.

"Kalau dari sisi teknologi memang tidak masalah, tetapi seharusnya mempertimbangkan aspek etika juga," katanya.