Merdeka.com - Masih terkait dengan kasus IM2 yang menyeret mantan Direktur Utama PT Indosat Mega Media (IM2), Asosiasi Penyelenggara Jasa internet Indonesia (APJII) telah resmi meminta fatwa Mahkamah Agung (MA) melalui surat nomor 142/APJII-MA/IX/2014.

Surat yang ditandatangani Ketua Umum APJII Samuel A Pangerapan tersebut bertujuan untuk memberikan kepastian hukum bagi para ISP anggota APJII agar dalam menjalankan usahanya legal karena selama ini model bisnis yang dilakukan oleh ISP sesuai dengan amanat Undang-undang no 36 tahun 1999, terutama pasal 9 adalah dengan cara kerjasama antara perusahaan Penyedia Jasa Layanan Internet yang memakai jaringan dari perusahaan Penyelenggara Jaringan.

Dalam persepsi APJII, bisnis yang dilakukan oleh Indosat dan IM2 juga dilakukan oleh sebagian besar anggota APJII dan hal itu secara tidak langsung ataupun langsung mengancam industri telekomunikasi.

Tidak hanya itu saja, kasus IM2 tersebut juga menimbulkan keresahan dan ketidakpastian hukum pada anggota. Upaya yang dilakukan APJII ini agar dalam menjalankan usaha legal sehingga tidak harus menghentikan layanan kepada masyarakat yang berakibat matinya layanan internet Indonesia.

Surat tersebut dikirim melalui Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kemkominfo) selaku lembaga yang secara yuridis berkompeten dan lembaga yang memberikan izin ISP.

Dan surat yang menjadi surat terakhir dari APJII ke Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kemkominfo) menjelang ditinggal oleh menteri Tifatul Sembiring yang pekan depan Tifatul sudah akan dilantik menjadi anggota DPR dari PKS untuk jabatan 2014-2019 itu juga sudah disepakati oleh Kominfo melalui Dirjen Penyelenggara Pos dan Informatika (PPI) Kalamullah Ramli dan komisioner BRTI Nonot Harsono dalam pertemuan di kantor Kominfo.

Menurut Muli (panggilan Kalamullah), posisi Kominfo dalam kasus Indar ini adalah sama dengan APJII. Begitu juga posisi BRTI. Bahkan Nonot sebagai regulator sudah berbicara di berbagai forum tidak ada yang salah. Dia sampai membuat buku, berbagai kajian literer, dan menulis di banyak media mengenai ini. Tapi, menurut Nonot memang dari pihak kejaksaan dan hakim sudah dari awal berpikiran praduga pasti bersalah.

"Sejak awal Pak Menteri Tifatul sudah sampaikan tidak ada pelanggaran sama sekali oleh IM2," kata Muli.

Nonot menjelaskan, pihaknya juga melihat aneh karena dalam putusan juga disampaikan semestinya ISP juga punya izin penyelenggara jaringan.

"Ini kan aneh. Penyedia jasa kok harus punya jaringan," kata Nonot, insinyur teknik yang mengaku makin fasih soal hukum.

Selain gerakan legal, APJII dan komunitas Internet Indonesia dimotori Onno Widodo Purbo melakukan petisi online melalui www.change.org. Sejak dimulai dua hari, petisi dengan judul "Berikan Kepastian Hukum kepada ISP & Bebaskan Indar Atmanto" itu sampai dengan Jumat sore sudah mencapai sekitar 10.000 penandatangan.