Better experience in portrait mode.
Iklan - Geser ke atas untuk melanjutkan

7 Poin Usulan Pemerintah soal Perubahan Kedua UU ITE

7 Poin Usulan Pemerintah soal Perubahan Kedua UU ITE Menkominfo Johnny G. Plate. ©2019 Merdeka.com

Merdeka.com - Pemerintah melalui Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo) mengusulkan tujuh materi perubahan materi dalam Revisi Kedua Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE). Hal itu disampaikan Menteri Komunikasi dan Informatika (Menkominfo) Johnny G. Plate.

"UU ITE kemudian diusulkan untuk direvisi kembali untuk pengaturan yang lebih baik, karena itu Pemerintah mengusulkan Rancangan Perubahan Kedua UU ITE bersama naskah akademis yang telah Presiden sampaikan kepada Ketua DPR RI pada 16 Desember 2021 lalu," ungkap Johnny saat rapat bersama Komisi I DPR RI pada Senin, (13/2).

Menteri Johnny menyampaikan bahwa Kominfo telah mengadakan diskusi publik pada tahun 2022 mengenai UU ITE. Hasil dari diskusi itu ialah adanya masukan agar dalam revisi kedua UU ITE menyertakan norma Restorative Justice.

"Usulan ini direncanakan dimuat dalam UU ITE sebagai upaya penyelesaian tindak pidana yang merupakan delik aduan dalam Pasal 45 ayat (5) UU ITE terkait bentuk aplikasi Restorative Justice," tandasnya.

Berikut adalah tujuh poin usulan pemerintah tentang perubahan kedua UU ITE:

Perubahan terhadap ketentuan ayat (1), ayat (3) dan ayat (4) dari Pasal 27 mengenai kesusilaan, penghinaan dan/atau pencemaran nama baik, dan pemerasan dan/atau pengancaman dengan merujuk pada ketentuan KUHP; Perubahan ketentuan Pasal 28 sehingga hanya mengatur ketentuan mengenai berita bohong atau informasi yang menyesatkan yang menyebabkan kerugian materiil konsumen; Penambahan ketentuan Pasal 28A diantara Pasal 28 dan Pasal 29 mengenai konten suku, agama, ras, dan antar golongan (SARA) dan pemberitahuan bohong yang menimbulkan keonaran di masyarakat; Perubahan ketentuan penjelasan Pasal 29 mengenai perundungan (cyber bullying); Perubahan ketentuan Pasal 36 mengenai pemberatan hukuman karena mengakibatkan kerugian terhadap orang lain; Perubahan ketentuan Pasal 45 terkait ancaman pidana penjara dan denda serta menambah pengaturan mengenai pengecualian pengenaan ketentuan pidana atas penyalahgunaan pelanggaran kesusilaan dalam Pasal 27 ayat (1); dan Perubahan ketentuan pasal 45A terkait pidana atas pemberitahuan bohong dan informasi menyesatkan yang menimbulkan keonaran di masyarakat.

(mdk/faz)
ATAU
Geser ke atas Berita Selanjutnya

Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya

Buka FYP
image Rekomendasi
Begini Penampakan Setetes Sperma Dilihat Pakai Mikroskop, Ada Jutaan Calon Manusia

Begini Penampakan Setetes Sperma Dilihat Pakai Mikroskop, Ada Jutaan Calon Manusia

Berikut penampakan setetes sperma dilihat menggunakan mikroskop.

Baca Selengkapnya icon-hand
image Rekomendasi
Bule Asal Turki Ini Rela Datang Ke Banten, Karena Tertarik dengan Nuansa Perkampungan yang Indah dan Gadis-gadis Cantik

Bule Asal Turki Ini Rela Datang Ke Banten, Karena Tertarik dengan Nuansa Perkampungan yang Indah dan Gadis-gadis Cantik

Seorang bule tampan asal Turki nekat datang ke Indonesia. Ternyata ada alasan tak terduga yang menarik hatinya.

Baca Selengkapnya icon-hand
image Rekomendasi
Jadi Artis Terkenal Mpok Alpa Tajir Melintir, Tak Gengsi Saat Belanja ke Supermarket Memakai Mobil LCGC

Jadi Artis Terkenal Mpok Alpa Tajir Melintir, Tak Gengsi Saat Belanja ke Supermarket Memakai Mobil LCGC

Saat miliki waktu senggang, Mpok Alpa memilih untuk berbelanja ke super market.

Baca Selengkapnya icon-hand
image Rekomendasi
Cara Membuat Cromboloni Sendiri di Rumah, Pastry yang Lagi Viral di Sosmed

Cara Membuat Cromboloni Sendiri di Rumah, Pastry yang Lagi Viral di Sosmed

Resep dan tips membuat cromboloni sendiri di rumah.

Baca Selengkapnya icon-hand
image Rekomendasi
Cantiknya Agnez Mo Hadiri Konferensi di Dubai, Tampil Anggun Dalam Balutan Busana Batik

Cantiknya Agnez Mo Hadiri Konferensi di Dubai, Tampil Anggun Dalam Balutan Busana Batik

Agnez Mo hadir di Dubai untuk mengikuti event COP 28 UAE yang diselenggarakan di sana.

Baca Selengkapnya icon-hand
Potensi Sangat Menjanjikan, Gerakan Nasional 1.000 Startup Digital Dapat Dukungan Mitra Penggerak

Potensi Sangat Menjanjikan, Gerakan Nasional 1.000 Startup Digital Dapat Dukungan Mitra Penggerak

Gerakan ini diharapkan mendorong terciptanya atau mencetak startup yang menjadi solusi atas masalah dengan memanfaatkan teknologi digital.

Baca Selengkapnya icon-hand
Respons Anies soal Draf RUU DKJ Atur Gubernur Jakarta Ditunjuk Presiden

Respons Anies soal Draf RUU DKJ Atur Gubernur Jakarta Ditunjuk Presiden

Komentar Anies Baswedan soal draf UU DKJ yang mengatur gubernur Jakarta ditunjuk presiden

Baca Selengkapnya icon-hand
Delapan Partai Setuju RUU Daerah Khusus Jakarta Jadi Usul Inisiatif DPR, Cuma PKS yang Menolak

Delapan Partai Setuju RUU Daerah Khusus Jakarta Jadi Usul Inisiatif DPR, Cuma PKS yang Menolak

Dalam RUU diatur gubernur akan dipilih oleh Presiden.

Baca Selengkapnya icon-hand
DPR Sahkan Revisi UU ITE Menjadi Undang-Undang

DPR Sahkan Revisi UU ITE Menjadi Undang-Undang

Pengesahan tersebut diambil dalam Rapat Paripurna ke-10 masa sidang II tahun sidang 2023-2024.

Baca Selengkapnya icon-hand
Polemik Gubernur DKI Ditunjuk Presiden, Baleg DPR: Masih Usulan, Pemerintah Belum Tentu Setuju

Polemik Gubernur DKI Ditunjuk Presiden, Baleg DPR: Masih Usulan, Pemerintah Belum Tentu Setuju

Polemik Gubernur DKI Ditunjuk Presiden, Baleg DPR: Masih Usulan, Pemerintah Belum Tentu Setuju

Baca Selengkapnya icon-hand
Bule Asal Turki Ini Rela Datang Ke Banten, Karena Tertarik dengan Nuansa Perkampungan yang Indah dan Gadis-gadis Cantik

Bule Asal Turki Ini Rela Datang Ke Banten, Karena Tertarik dengan Nuansa Perkampungan yang Indah dan Gadis-gadis Cantik

Seorang bule tampan asal Turki nekat datang ke Indonesia. Ternyata ada alasan tak terduga yang menarik hatinya.

Baca Selengkapnya icon-hand
Draf RUU DKJ: Gubernur Jakarta Ditunjuk Presiden Setelah Tak Lagi Jadi Ibu Kota

Draf RUU DKJ: Gubernur Jakarta Ditunjuk Presiden Setelah Tak Lagi Jadi Ibu Kota

Badan Legislasi DPR RI menyetujui Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Jakarta (DKJ) untuk dibahas di tingkat selanjutnya.

Baca Selengkapnya icon-hand