Gubernur Jambi nonaktif Zumi Zola dituntut delapan tahun penjara oleh jaksa penuntut umum pada KPK atas tindak pidana korupsi berupa penerimaan gratifikasi dan pemberian suap kepada DPRD Provinsi Jambi terkait pembahasan APBD tahun anggaran 2017 dan 2018.

Sembari menanti sidang dimulai, Zumi enggan berkomentar. Hanya mengumbar senyum saat disinggung kesiapannya mendengar tuntutan yang akan diberikan oleh jaksa.

"Saya setengah hati, saya minta waktu dulu. Akhirnya orangtua saya mengatakan akan membantu untuk keliling sekitar Rp4 miliar dan 100 ribu dolar AS. Saya gunakan uang itu," tambah Zumi.

Gubernur Jambi non-aktif Zumi Zola Zulkifli meminta uang dalam brankas yang disita Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) agar dikembalikan. Dia menceritakan asal muasal uang tersebut.

"saya sudah menyampaikan pengajuan justice collaborator. Saya mohon bapak ibu jaksa dan hakim yang mulia mempertimbangkan dan apa-apa yang sudah saya terima akan saya pertanggungjawabkan secara hukum tapi apa-apa yang tidak saya terima mohon jangan dibebankan ke saya," kata Zola.

Ekspresi Zumi Zola saat jalani sidang pemeriksaan terdakwa. Gubernur nonaktif Jambi, Zumi Zola menjalani sidang lanjutan dugaan suap dan gratifikasi di Pengadilan Tipikor, Dalam sidang kali ini mengagendakan mendengar keterangan terdakwa kasus dugaan suap dan gratifikasi, Zumi Zola.

Zumi Zola jalani sidang lanjutan. Sidang tersebut beragendakan mendengar keterangan sembilan orang saksi yang dihadirkan JPU.

Gubernur Jambi nonaktif, Zumi Zola mengakui pernah menerima sejumlah uang dari anak buahnya bernama Asrul Pandapotan Sihotang dan Apif Firmansyah. Uang tersebut diperoleh dari kontraktor.

Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Jambi, Agus Heriyanto mengaku pernah memberi Rp 1 miliar kepada Gubernur Jambi nonaktif, Zumi Zola melalui Kepala kantor perwakilan Jambi di Jakarta, Amidy. Uang itu diberikan setelah ada permintaan Amidy yang menyebut Zumi sedang tidak ada uang.

Orang kepercayaan Zumi bernama Asrul Pandapotan Sihotang melakukan pertemuan di satu kafe yang isinya Asiang akan membelikan Alphard untuk Zumi.

Anak buah Zumi Zola, Asrul, menceritakan satu hari ia diminta menemui Supriyono selaku ketua Fraksi PAN DPRD Jambi dan membahas uang ketok palu untuk DPRD Jambi. Selain membahas uang ketok palu, Supriyono juga menyinggung keberlangsungan PAN.

Mantan Pelaksana tugas Kabid Bina Marga, Arfan mengaku pernah menyediakan USD 30 ribu untuk keberangkatan Gubernur nonaktif Jambi, Zumi Zola. Uang itu ditagih melalui orang kepercayaan Zumi yakni Asrul Pandapotan Sihotang. Akhirnya diberi uang USD 30.000 atau sekitar Rp 400 juta.

Cornelis berdalih tidak punya daya untuk membendung tekanan dari anggota DPRD soal permintaan adanya uang ketuk palu untuk meloloskan APBD. Terlebih, setelah adanya sanksi yang akan diberikan Kemendagri jika DPRD Jambi tidak segera mengesahkan APBD sebelum batas waktu yang ditentukan.

Mendapat informasi akan adanya penindakan di lingkup Provinsi Jambi, Zumi menyampaikan rasa ketakutannya kepada Cornelis. Keduanya, Cornelis dan Zumi Zola, menegaskan tidak akan berurusan dengan uang untuk laporan APBD 2017.

Kode disusun di sebuah hotel bersama mantan asisten daerah III Pemprov Jambi yang juga tersangka dalam kasus tersebut, Saifudin. Plt Kepala Dinas PUPR Jambi Wahyudi menjelaskan dalam kode tersebut terdapat huruf A dan B.

Kemudian Zumi pun tidak mau berkomentar banyak terkait hal tersebut. "Kita ikuti sidang hari ini, selebihnya biar pengacara yang jawab," ungkap dia.

Gubernur Jambi nonaktif Zumi Zola menjelaskan, alasannya selalu mengarahkan Kepala Dinas berkoordinasi dengan Apip Firmansyah. Apip didapuk sebagai orang kepercayaan atau tangan kanannya lantaran dianggap memiliki komunikasi politik yang baik.

Mantan Kepala Dinas Pekerjaan Umum Provinsi Jambi, Dodi Irawan mengaku pernah menyampaikan adanya permintaan uang dari DPRD Provinsi Jambi sebagai uang pelicin pembahasan APBD Jambi 2017, kepada Gubernur Jambi nonaktif, Zumi Zola.