Isnur menerangkan, indikasi keterlibatan Luhut Binsar Panjaitan (LBP) berdasarkan hasil riset berjudul “Ekonomi-Politik Penempatan Militer di Papua: Kasus Intan Jaya” yang diluncurkan oleh YLBHI, WALHI Eksekutif Nasional, Pusaka Bentala Rakyat, LBH Papua, KontraS, JATAM, Greenpeace Indonesia.

Ketua Umum YLBHI, Muhammad Isnur menyebut dari delapan orang tersebut terdiri dari tiga orang dari LBH Jakarta, satu orang LBH Semarang, dua orang LBH Manado, dan dua orang LBH Yogyakarta.

Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia (YLBHI) menerima pengaduan dari masyarakat maupun organisasi masyarakat sebanyak 2.598 selama tahun 2021. Pengaduan dari masyarakat maupun organisasi itu mengalami penurunan jika dibandingkan tahun 2020 lalu.

Asfinawati menambahkan, sebagian besar pelanggaran hak berekspresi dan berpendapat dilakukan oleh aktor atau aparat negara. Dia menyebutkan, kepolisian RI menjadi aktor pelaku pelanggaran utama.

YLBHI kembali menyoroti kekerasan aparat keamanan terhadap warga sipil di tengah demonstrasi. Termasuk kekerasan yang dialami wartawan yang melakukan tugas jurnalistik dan seharusnya dilindungi.

Periode kedua, Jokowi dianggap mengulang sikap kontradiksinya dengan mengangkat Prabowo sebagai Menteri Pertahanan. Meski Isnur menduga dan meyakini capres 2019 tersebut terlibat pelanggaran berat HAM.

Ketua Umum YLBHI Jakarta, Asfinawati mengatakan, 11 kebijakan pemerintah tersebut memiliki beberapa pola. Pertama, menghambat kebebasan sipil seperti berpikir, berkumpul, berpendapat, berekspresi dan berkeyakinan.