Baru-baru ini Presiden Republik Indonesia Joko Widodo mengizinkan kegiatan ekspor pasir laut yang tertuang dalam Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 26/2023 tentang Pengelolaan Hasil Sedimentasi di Laut.

Subsidi tiket KRL, lanjutnya, bukan hanya soal bantuan bagi masyarakat mampu atau tidak, tapi lebih kepada dukungan bagi pengguna transportasi publik lantaran pengguna transportasi publik telah berperan dalam menekan angka kecelakaan, kemacetan, polusi udara, serta emisi gas rumah kaca.

Berdasarkan data PLN tahun 2019, kata dia, konsumsi energi listrik di kota besar sangat tinggi. Kota Jakarta sendiri memiliki persentase sebesar 6,11 persen pelanggan listrik nasional, akan tetapi jika ditilik lebih dalam rupanya konsumsi listrik Kota Jakarta berada pada kisaran 13,97 persen.

Dia juga mendesak Kepolisian dan Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo patuh dan tunduk terhadap Putusan MK dan membatalkan proses pengadaan tanah quarry untuk bendungan Bener. Kemudian meminta menghentikan pengukuran tanah dan rencana pertambangan di Desa Wadas, Bener, Purworejo.

Aktivis Walhi dan Petani Pakel Banyuwangi Berunjuk Rasa di Mabes Polri. Dalam aksinya mereka memprotes kekerasan yang dilakukan oleh oknum aparat kepolisian terhadap Warga Rukun Tani Sumberejo Pakel, Desa Pakel, Banyuwangi, Jawa Timur.

Direktur Eksekutif Walhi Sumatera Selatan Hairul Sobri mengatakan, Pemkot Palembang diberikan waktu selama 21 hari mulai 29 Desember 2021 untuk serius mencari solusi agar banjir tak terulang lagi. Banjir pekan lalu menyebabkan ratusan rumah terendam dan dua warga meninggal.

Jakarta sendiri, kata dia, merupakan kota yang rentan akibat perubahan Iklim.

Aksi Walhi Tolak Utang Baru untuk Penanggulangan Covid-19. Dalam aksi yang diadakan bertepatan dengan pertemuan puncak G7 tersebut mereka menolak utang baru untuk penanggulangan Covid-19. Pembatalan utang dinilai dapat mengurangi beban anggaran publik untuk digunakan sebagai dana untuk kelangsungan hidup masyarakat.

Aksi Walhi Kritik Kerusakan Hutan dan Iklim Indonesia. Dalam aksinya mereka menuntut Bank MUFG dan Danamon bertanggung jawab terhadap kerusakan Hutan, Krisis Iklim dan Pelanggaran HAM di Indonesia.

Bencana tersebut berpotensi terjadi di Kota Palembang, Pagaralam, Lubuklinggau, Kabupaten Musirawas, Musirawas Utara, Empat Lawang, Lahat, Muara Enim, Ogan Komering Ulu (OKU), OKU Selatan, dan OKU Timur.

Walhi menyoroti keputusan MPR yang mengeluarkan produk nomor IX/MPR/2001 tentang Pembaruan Agraria dan Pengelolaan Sumber Daya Alam (TAP MPR Nomor IX/MPR/2001). WALHI juga menyinggung Jokowi yang tidak menaruh perhatian terkait keputusan MPR tersebut.