Sekretaris Jenderal KPU, Bernad D Sutrisno, membantah mengintimidasi anggota sekretariat KPU di tingkat provinsi untuk merekayasa atau memanipulasi hasil verifikasi faktual partai politik calon peserta Pemilu 2024.

Anggota KPU RI, kata Awiek, telah memberikan klarifikasi kepada partai ketika pengundian nomor urut peserta pemilu kemarin malam.

Aji menyebutkan, perhitungan dengan menggunakan metode tersebut sangat tidak tepat diterapkan pada verifikasi yang dilakukan KPU. Karena dapat merugikan anggota partai politik yang belum aktif.

Anggota Bawaslu, Lolly Suhenty mengatakan meski beberapa partai politik keberatan dengan metode Krejcie dan Morgan sudah diatur sebagaimana tertuang dalam Pasal 85 PKPU Nomor4/2022.

Said menegaskan, pihaknya tidak mau terjebak pada perdebatan soal metode krejcie morgan. Bagi Partai Buruh, apapun metode yang dipilih, syaratnya harus adil.

Setelah Sistem Informasi Partai Politik (Sipol), Agus mengungkapkan, yang jadi masalah sekarang ini adalah keadilan. Di mana ada diskriminasi antara Partai Parlemen, Nonparlemen dan Partai baru.

Sekjen PBB, Afriansyah Noor mengakui penerapan metode tersebut sangat jauh berbeda dengan verifikasi faktual di Pemilu 2019 silam. Ini tentunya akan memberatkan partainya dalam memenuhi proses pendaftaran peserta Pemilu 2022.

Kondisi ini semakin tidak adil lantaran verifikasi faktual dengan metode baru hanya diberlakukan kepada partai nonparlemen. Alasannya karena putusan Mahkamah Konstitusi nomor 55/PUU-XVIII/2020 membuat partai parlemen tidak harus melakukan verifikasi faktual.

Menurutnya, terdapat persoalan yang sifatnya bukan teknis dalam hal verifikasi faktual ini. Persoalan tersebut ialah menyangkut prinsip.

Apabila dibandingkan dengan putusan sebelumnya, Titi menilai Putusan MK Nomor 55/PUU-XVIII/2020 ini telah mengubah pendirian hukum Mahkamah Konstitusi. Namun, perubahan posisi atau pendirian hukum tersebut tidak ditemukan keterangan detailnya.

Khoirunnisa menyebutkan dampak dari putusan tersebut. Salah satunya akan ada cara pandang yang baru terhadap parliamentary threshold (PT) atau ambang batas parlemen. Hal lainnya ialah soal keterwakilan perempuan di dalam partai politik.

Terkait putusan MK tersebut yang mengatur tentang verifikasi partai politik, dia menyebutkan, MK maksimal kesalahannya. Alasannya karena mencari-cari logika hukum yang didasarkan atas keinginannya, bukan pada keadilan.

Pangi mengatakan, putusan tersebut juga menimbulkan pertanyaan bagi partai partai yang tidak lolos parliamentary threshold namun pernah melakukan verifikasi faktual pada saat 2019. Untuk itu, dia menyarankan, seluruh partai tetap menjalankan verifikasi faktual jelang pemilu 2024 mendatang.

Komisioner KPUD Tangsel, Bambang Dwitoro menjelaskan, dari 16 parpol yang melakukan verifikasi faktual, satu parpol dinyatakan BMS. Sementara empat parpol baru memenuhi syarat.