Ketua Umum Sentral Organisasi Karyawan Swadiri Indonesia (SOKSI) Ahmadi Noor Supit menyebutkan turunan dari Undang-Undang Cipta Kerja terkait perjanjian kerja waktu tertentu (PKWT) memberikan kepastian bekerja bagi para pekerja.

Pemerintah terus mendorong peran strategis sektor industri dalam memacu perekonomian nasional, terutama di tengah dampak pandemi Covid-19. Selama ini, industri manufaktur memberikan efek yang luas bagi perekonomian.

Dalam pasal 49 PP, disebutkan bahwa BUM Desa/BUM Desa bersama dapat memiliki dan/atau membentuk Unit Usaha BUM Desa/BUM Desa bersama sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

Dalam hal ini PHK disebabkan terjadi karena pengambilalihan perusahaan yang mengakibatkan terjadinya perubahan syarat kerja, dan pekerja atau buruh tidak bersedia melanjutkan hubungan kerja.

"Tarif pemotongan pajak diturunkan menjadi sebesar 10 persen atau sesuai dengan tarif berdasarkan persetujuan penghindaran pajak berganda," bunyi pasal 3 ayat 3 PP terebut.

Presiden Joko Widodo (Jokowi) telah menekan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 36 Tahun 2021 tentang Pengupahan, sekaligus mencabut aturan sebelumnya, yakni PP Nomor 78 Tahun 2015. Beleid ini menjadi salah satu dari turunan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (UU Cipta Kerja).

Pemerintah telah menyelesaikan 51 peraturan pelaksanaan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (UU Cipta Kerja). Hal ini sesuai ketentuan Pasal 185 UU Cipta Kerja yang mengamanatkan penetapan peraturan pelaksanaan paling lama 3 (tiga) bulan sejak UU Cipta Kerja mulai berlaku pada 2 November 2020.

Presiden Joko Widodo (Jokowi) telah menetapkan peraturan pelaksana UU Cipta Kerja yang terdiri dari 45 Peraturan Pemerintah dan 4 Peraturan Presiden. Salah satunya yaitu terkait PP nomor 36/2021 tentang pengupahan. Dalam aturan tersebut dijelaskan terkait pemberian upah berdasarkan satuan waktu, dan satuan hasil.

Sekretariat Negara (Setneg) telah mempublikasikan 45 Peraturan Pemerintah (PP) dan 4 Peraturan Presiden (Perpres) sebagai aturan pelaksana Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja telah diundangkan, Minggu (21/2). Aturan tersebut terdapat dalam laman https://jdih.setneg.go.id.

Menteri Agraria dan Tata Ruang (ATR)/Kepala Badan Pertanahan Nasional (BPN) Sofyan Djalil mengatakan, Undang-Undang (UU) Cipta Kerja mengatur hak di atas dan di bawah terkait pertanahan. Menurutnya, hal ini belum diatur di UU Pertanahan.

Menteri Hukum dan HAM Yasonna Laoly berharap pemberlakuan aturan turunan UU Cipta Kerja bisa secepatnya memulihkan perekonomian nasional. Hal tersebut disampaikan Yasonna menyusul diundangkannya 49 peraturan pelaksana UU Cipta Kerja ke dalam Lembaran Negara Republik Indonesia, Selasa (16/2).

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Airlangga Hartarto mengatakan, sesuai UU Cipta Kerja bahwa aturan turunan baik Peraturan Pemerintah (PP) maupun Peraturan Presiden (Perpres) harus diselesaikan dalam kurun tiga bulan setelah UU disahkan.

Airlangga menjelaskan pemerintah telah melibatkan akademisi dan praktisi hukum, yang dikoordinasikan oleh Prof Romli Atmasasmita agar mendapatkan masukan yang cukup terkait Peraturan Pelaksanaan UU Cipta Kerja.

Pemerintah segera menyelesaikan Peraturan Pelaksanaan UU Cipta Kerja. Menko Perekonomian Airlangga Hartarto mengklaim hingga saat ini pemerintah sudah menyerap seluruh aspirasi. Mulai dari masyarakat serta pelaku usaha melalui tim serapan aspirasi yang terdapat di portal UU Cipta Kerja yang telah disediakan.

Antusiasme masyarakat, pelaku usaha dan pemangku kepentingan terlihat dari banyaknya aspirasi dan masukan yang diterima Kemenko Perekonomian, selaku koordinator penyusunan Peraturan Pelaksanaan UU Cipta Kerja.

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Airlangga Hartarto menyebut, dalam waktu dekat pemerintah akan segera menerbitkan aturan turunan dari UU Cipta Kerja. Adapun beberapa turunan tersebut terdiri dari Peraturan Pemerintah (PP), Draft Rancangan Peraturan Pemerintah (RPP) dan Draft Rancangan Peraturan Presiden.

Kelima terdakwa adalah Muhammad Bartha Kusuma, Naufal Imandalis, Rezan Septian Nugraha, Awwabin Hafiz, dan Muhammad Haidir Maulana. Mereka merupakan mahasiswa di universitas berbeda di Palembang.

Ibrahim menuturkan, omnibus law Cipta Kerja memicu banyak perusahaan asing berlabuh di Indonesia. Semisal Amerika Serikat yang telah melirik Indonesia bagian Timur. Pun dengan Australia yang bakal mengolah pembangkit listrik di Papua dan Kalimantan.