Penyidik Kepolisian Daerah Sumatera Selatan tengah memproses seorang pengusaha yang diduga melakukan pelanggaran karena tidak membayar upah pekerja sesuai undang-undang. Komunitas buruh menyebut kasus serupa banyak terjadi di provinsi itu.

Serikat buruh dari lima daerah di Sumatera Selatan (Sumsel) menggugat pemerintah ke Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN). Mereka menuntut agar aturan pengupahan yang menyebabkan upah tidak naik pada tahun ini segera dibatalkan.

Pengusaha yang mempekerjakan karyawan saat libur nasional seperti Idulfitri wajib memberikan upah lembur bagi karyawan.

Pelanggaran lain, kata Timboel adalah, pekerja dengan masa kerja di atas satu tahun dibayar menggunakan upah minimum. Namun, menurutnya, tidak ada penegakan hukum yang pasti dan tegas terkait hal ini.

Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) DKI Jakarta mengajukan gugatan terhadap Surat Keputusan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan ke Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN).

Kamar Dagang dan Industri (Kadin) bersama enam konfederasi serikat buruh terbesar menggelar pertemuan. Kedua belah pihak sepakat akan membicarakan kesejahteraan buruh kedepannya.

Kaum buruh bakal menuntut tiga isu lain. Pertama, terkait penolakan atas UU Omnibus Law Cipta Kerja, lalu Rancangan Undang-Undang Perlindungan Pekerja Rumah Tangga (RUU PPRT), dan memperjuangkan Revisi UU KPK masuk program legislasi nasional (Prolegnas) 2022.

Persyaratan melampirkan kinerja laba-rugi itu tertuang dalam Keputusan Kepala Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi dan Energi DKI Nomor 3781 tahun 2021 tentang Pedoman Pelaksanaan UMP 2022.

Meski begitu, dia menyebut, jika penetapan UMP 2022 yang diteken Gubernur Anies telah melanggar ketentuan yang berlaku. Yakni, Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 36 Tahun 2021 tentang Pengupahan yaitu pasal 26 mengenai cara perhitungan upah minimum dan pasal 27 mengenai Upah minimum provinsi.

Gubernur DKI Jakarta, Anies Baswedan, sempat meminta penjelasan kepada pemerintah terkait persentase kenaikan upah minimum provinsi (UMP) 0,85 persen yang dinilai terlalu kecil dibandingkan proyeksi inflasi. Permintaan itu disampaikan Anies ketika rapat bersama Menteri Politik Hukum dan Keamanan, Mahfud MD.

Kepala Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi, dan Energi (Disnakertrans) DKI Jakarta Andri Yansyah memenuhi panggilan Komisi B DPRD DKI untuk menjelaskan revisi kenaikan upah minimum provinsi (UMP).

Kecewa kepada Gubernur Banten Wahidin Halim lantaran upah minimum kabupaten (UMK) di Provinsi Banten tahun 2022 tidak kunjung direvisi, para buruh serbu kantor Gubernur Banten di Kawasan Pemerintah Provinsi Banten (KP3B), Kecamatan Curug, Kota Serang, Rabu (22/12).

Adi menyatakan, putusan itu akan merusak sistem arus cas (cashflow) perusahaan, utamanya dalam hal pemberian upah pekerja.

Wakil Ketua Umum Kadin Indonesia Bidang Ketenagakerjaan, Adi Mahfudz mengatakan, sudah ada satu provinsi lain yang coba merevisi kebijakan UMP di daerahnya. Namun, dia enggan menyebut spesifik nama provinsi itu.

Seharusnya, Anies Baswedan mengajukan surat tersebut langsung kepada Presiden Joko Widodo (Jokowi). Sebab, RI 1 jadi sosok yang mengesahkan aturan pengupahan yang tertera dalam Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 36 Tahun 2021.

Gubernur DKI Jakarta, Anies Baswedan mengungkap alasan merevisi upah minimum provinsi (UMP) 2022. Anies memiliki beberapa pertimbangan.

Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) Said Iqbal menegaskan, kaum buruh akan terus meningkat eskalasinya dalam melawan kenaikan upah yang dirasa tidak cukup memenuhi harapan.

Upah Minimum Kabupaten/Kota itu hanya berlaku bagi pekerja dengan masa kerja kurang dari 1 tahun. Pengusaha dilarang membayar upah lebih rendah dari Upah Minimum Kabupaten/Kota, kecuali bagi pelaku usaha mikro dan kecil yang ditetapkan berdasarkan kesepakatan antara pengusaha dan pekerja/buruh di perusahaan.