Suasana pandemi telah berlangsung dua tahun, banyak pembatasan dilakukan dalam segala bidang termasuk pembatasan dalam penyelenggaraan ibadah haji dan umroh. Pada tahun 2020 Indonesia bahkan memutuskan untuk membatalkan pemberangkatan jemaah, karena alasan mengedepankan keselamatan jemaah.

Dia menjelaskan, pemerintah ingin ketika kebijakan umrah berjalan kondisi sudah benar-benar aman. Kemunculan varian Omicron membuat banyak negara lebih waspada.

Dalam aplikasi Tawakalna ini belum bisa membaca vaksin dari China seperti Sinovac maupun Sinopharm, baru empat jenis vaksin saja yang diakui Arab Saudi; Moderna, AstraZeneca, Pfizer, dan Jhonson and Jhonson.

Eko mengatakan persiapan di Arab Saudi terus berjalan, tempat-tempat untuk karantina sudah disiapkan seperti di Mekah dan Madinah.

Yaqut mengatakan, Arab Saudi hingga saat ini hanya mengakui empat jenis vaksin, yakni Pfizer, AstraZeneca, Moderna, dan Jhonson and Johnson. Mereka yang telah mendapat vaksin tersebut boleh melangsungkan ibadah tanpa harus karantina terlebih dahulu.

Sebanyak 18.752 calon jemaah umrah siap diberangkatkan pada bulan Desember. Menteri Agama Yaqut Cholil Qoumas mengatakan, pihaknya memprioritaskan calon jemaah umrah yang tertunda keberangkatannya.

Yaqut menyebutkan, pembukaan pintu oleh Arab Saudi bagi penerbangan dari Indonesia merupakan hasil lobi-lobi dengan pemerintah kerajaan Saudi. Dalam lawatannya ke Arab Saudi memenuhi undangan Menteri Urusan Islam, Dakwah, dan Penyuluhan Kerajaan Arab Saudi, Menag sekaligus bertemu dengan menteri urusan haji dan umroh.

Di samping proses negosiasi yang masih bergulir, Kementerian Agama juga terus menyiapkan hal-hal teknis terkait persiapan pemberangkatan jamaah umrah.

Skema pemberangkatan jamaah umrah satu pintu tersebut agar memudahkan pengendalian, pengawasan, memastikan kesehatan, keamanan, dan keselamatan jamaah yang dilaksanakan pada masa pandemi COVID-19.

Sekjen Ampuh, Wawan Suhada menjelaskan Kedubes Arab Saudi berharap pihak asosiasi dapat mengajukan list penyedia PCR di Indonesia.

Pernyataan ini berdasarkan hasil Focus Group Discussion (FGD) Kementerian Agama bersama Pusat Data dan Informasi (Pusdatin) Kementerian kesehatan dan PT Telkom pada 12 Oktober 2021.

Rencana kenaikan biaya umrah karena ada tambahan aturan yang mewajibkan jemaah melakukan tes PCR sebelum keberangkatan dan setelah tiba di Arab Saudi. Selain itu, setiap jemaah umrah diwajibkan menyediakan asuransi kesehatan.

Dalam agenda tersebut dihadiri Kapuskes Haji Kemenkes bersama Koordinator pada Direktorat Surveilance dan Karantina Kesehatan. Dari Asosiasi, hadir perwakilan Himpuh, Asphurindo, Amphuri, Kesthuri, Sapuhi, Ampuh, Gapura, dan Asphuri.

Jemaah Indonesia juga harus memahami bahwa sebuah negara yang sudah melonggarkan prosesnya bukan berarti masuknya akan mudah.

Ada delapan rancangan konsep skema perjalanan umrah yang sudah disusun Kementerian Agama.

Bandara Soetta juga akan menyiapkan fasilitas pendukung yang dibutuhkan untuk mendukung keberangkatan para jemaah umrah asal tanah air.